Polkam dan HAM

UU MD3 Belum Dinomori Jokowi, Rapat Paripurna Batal Lantik Pimpinan Baru DPR

Rabu, 14 February 2018 13:48 WIB Penulis: MICOM

MI/Susanto

RAPAT Paripurna DPR yang salah satu agendanya adalah pelantikan pimpinan baru DPR batal dilakukan karena belum ada surat dari presiden sehingga pelantikan belum bisa dilakukan pada masa sidang kali ini.

"Hari ini seharusnya ada pelantikan Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan namun tidak jadi karena ada masalah teknis," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2).

Dia mengatakan masalah teknis tersebut adalah Presiden Joko Widodo masih di Maluku untuk menghadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Karena itu menurut dia, pelantikan Pimpinan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan akan dilakukan pada pembukaan masa sidang mendatang.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan kecil peluangnya dalam sidang paripurna hari ini dilakukan pelantikan pimpinan DPR-MPR yang baru, pasca pengesahan revisi Undang-Undang MD3.

"Rasanya sebentar lagi rapat paripurna akan dilaksanakan, sehingga menurut saya pelantikan hari ini kemungkinannya kecil sekali," kata Agus di Kompleks Parlemen.

Hal itu, menurut dia, karena DPR masih menunggu surat balasan dari Presiden Joko Widodo mengenai pengesahan atau penomoran UU MD3 dari pemerintah.

Menurut dia, pelantikan Pimpinan DPR yang baru tidak bisa dilewatkan mekanisme penomoran UU MD3. Tentunya sekarang belum ada suratnya, kalau paripurna jalan sebelum surat kan eggak mungkin," katanya.

Agus menyatakan DPR siap saja menggelar pelantikan sesegera mungkin jika UU MD3 itu sudah benar-benar diundangkan dan Pimpinan DPR menunggu tindaklanjut dari pemerintah tersebut.(OL-3)

Komentar