Polkam dan HAM

Ormas Anti-Pancasila Mendesak Disetop

Rabu, 14 February 2018 10:11 WIB Penulis: RO/P-1

MI/M IRFAN

PENYEBARAN ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sangat membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu, sangat mendesak untuk diberantas, termasuk organisasi kemasyarakatan yang mengusung paham tersebut.

Hal tersebut memerlukan jenis sanksi dan penerapan yang bersifat luar biasa, yakni langsung berupa pembubaran ormas tanpa terlebih dahulu diberi peringatan.

Demikian ditegaskan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Hukum dan HAM Agus Hariadi dalam sidang uji materiil Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Dalam keterangannya mewakili pemerintah, Agus menjelaskan ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum memutuskan memberikan sanksi, yakni peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan suara keterangan terdaftar, atau pencabutan status badan hukum.

Pembubaran ormas berpaham anti-Pancasila merupakan desakan kebutuhan untuk memberantas kegiatan yang membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa.

Sanksi administratif tersebut pun dijatuhkan berdasarkan fakta dengan telah melalui pertimbangan dari instansi terkait yang mempunyai tupoksi berkenaan dengan politik, hukum, dan keamanan.

Di sisi lain, Agus menunjukkan bahwa UU Ormas tidak menghalangi ormas untuk menempuh jalur pengadilan. Ormas yang dibubarkan melalui undang-undang tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN. "Dengan demikian due proces of law tetap dijamin," terang Agus di hadapan Hakim Ketua MK Arief Hidayat selaku pimpinan sidang.

Terhadap pengaturan sanksi pidana, pemerintah pun menilai pasal a quo merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka menjalankan yurisdiksi negara untuk mempertahankan keutuhan negara dari ancaman dalam negeri. Misalnya, untuk menghentikan kegiatan ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Sehingga dalil pemohon menyatakan pemberlakuan UU a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, hal itu tidak tepat dan keliru," jelas Agus.

Terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa 'Atau paham lain' yang didalilkan para pemohon, pemerintah berpendapat ada adagium yang memiliki arti 'hukum selalu tertinggal tertatih-tatih di belakang peristiwa'. Ungkap-an ini, menurut Agus, cukup menggambarkan munculnya frasa 'Atau paham lain' dalam pasal a quo.

Paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 bila dibatasi hanya pada paham ateisme, komunisme, dapat diperkirakan akan ter-tinggal dari perkembangan zaman yang dapat saja menimbulkan paham-paham baru yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perkara yang teregistrasi Nomor 2/PUU-XVI/2018 tersebut dimohonkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Munarman.(RO/P-1)

Komentar