Polkam dan HAM

LPSK Apresiasi Pemerintah soal HAM

Rabu, 14 February 2018 10:03 WIB Penulis: Gol/P-5

Ketua LPSK Abdul Haris -- MI/ARYA MANGGALA

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi langkah pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di masa lalu. Hal tersebut diungkapkan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai seusai mengikuti rapat bersama staf kepresidenan di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, kemarin.

Dalam rapat itu hadir perwakilan Deputi V KSP Ifdal Kasim beserta perwakilan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Selain mengenai langkah penyelesaian kasus, turut dibahas pula soal pemenuhan hak para korban. "Ini menunjukkan keseriusan niat pemerintah untuk mencari jalan keluar terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu", ujar Semendawai.

LPSK sendiri melihat masalah pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan dengan serius. Dua cara yang bisa ditempuh ialah melalui jalur yudisial yakni pengadilan HAM berat maupun nonyudisial seperti melalui dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

LPSK melihat ada kesulitan penyelesaian jika hanya terpaku pada cara yudisial. Pasalnya, jika menggunakan persidangan pidana, harus ada pelaku yang diadili, sedangkan pelaku sudah banyak yang meninggal. "Sementara ada kebutuhan korban yang harus dipenuhi, maka harus ada mekanisme yang diambil, termasuk jika harus melalui cara nonyudisial", tambah Semendawai.

LPSK sebenarnya sudah menjalankan upaya reparasi kepada korban, yakni rehabilitasi medis dan psikologis yang diberikan sesuai amanat UU Perlindung-an Saksi dan Korban.

Meski begitu, tidak jarang upaya pemenuhan hak korban tersebut mengalami kendala, termasuk adanya hadang-an dari kelompok tertentu.

"Bentuk hadangan tersebut termasuk di antaranya ancaman fisik dan itu akan terus terjadi jika tidak ada penyelesaian masalah ini," ungkap Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Sementara itu, hak korban pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini belum bisa terpenuhi ialah hak untuk mendapatkan kompensasi. Hal itu karena syarat pemberian kompensasi ialah adanya putusan pengadilan, sedangkan pengadilan HAM tidak kunjung terbentuk hingga saat ini.(Gol/P-5)

Komentar