Megapolitan

Dilema Sodetan Bidaracina

Rabu, 14 February 2018 08:20 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

MI/ADAM DWI

RETAKAN dinding pada tembok bagian belakang rumah Yusuf di RT 07 RW 014, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, masih tampak jelas. Tembok itu retak saat menahan terjangan air banjir, pekan lalu.

Bentuk retakan membelah dinding secara vertikal sehingga menciptakan rongga. Pun noda batas bekas air banjir Kali Ciliwung setinggi 150 cm masih tercetak di din-ding rumah Yusuf. Kayu-kayu bagian depan rumah juga tampak mulai keropos.

Begitulah risiko yang didapatkan Yusuf karena posisi rumahnya berada persis di pinggir Kali Ciliwung seberang kawasan Gudang peluru. Rumah Yusuf mungkin tidak akan cacat seperti itu bila saja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelesaikan proyek sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT).

Proyek sudah dimulai pada 2015. Di perjalanan, warga menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN) Jakarta, serta PN Jakarta Pusat. Warga tiga RW di Bidaracina yakni RW 04, RW 014, dan RW 05, meminta ganti rugi dalam bentuk uang atas tanah yang mereka huni selama ini.

"Saya sudah kenyang dengan janji. Setiap rapat di kecamatan dan kelurahan selalu dijanjikan akan diberi ganti rugi. Padahal lurah dan camat tahu kita tidak bersertifikat. Kalau tidak diganti rugi ngapain rumah kami diukur-ukur?" beber Yusuf, Senin (13/2).

Sesuai aturan, Kementerian PU selaku pihak pembayar tidak bisa memberi ganti rugi kepada warga dengan alasan warga tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM). Alih-alih mengantongi SHM, sebanyak 22 unit rumah di sana memang hanya mengantongi girik (disebut buku biru). Status girik bagi mereka merupakan kepemilikan atas lahan dan rumah yang sudah lebih 50 tahun ditempati.

"Kalau ditanya punya sertifikat, kebanyakan warga kami tidak punya. Yang banyak itu akta jual beli sama buku biru. Zaman dulu juga tidak banyak yang buat girik. Kalaupun bikin, mereka tidak jadi menebus. Kalaupun ada, pasti hilang," imbuh Yusuf yang sudah menjadi Ketua RT 07 lebih dari tiga periode di Bidaracina.

Warga Bidaracina, khususnya RW 14, lupa menebus karena umumnya tergolong ekonomi menengah ke bawah. Kebanyakan mereka tidak mau susah mengurus surat apalagi harus membayar saat pemerintah mencanangkan pembuatan girik.

"Saya lahir tahun 1960. Waktu itu saya masih kecil. Di depan rumah saya rumah wakil RW. Banyak yang buat girik. Tapi, banyak juga warga yang berprinsip, yang penting gue enggak kehujanan saja sudah alhamdulillah," ungkap Yusuf.

Sesuai NJOP
Sikap seperti inilah yang dibawa warga bernegosiasi dengan Pemprov DKI. Dalam rapat dengan pihak keca-matan dan kelurahan, warga mengklaim sebagai pemilik sah dan minta ganti rugi sesuai nilai jual objek pajak (NJOP).

Menurut Yusuf, di areanya NJOP tertinggi sebesar Rp5 juta dan terendah Rp3 juta per meter. Hal itu menurut Yusuf tidak muluk sebab posisi permukiman warga RW 04 lebih menjorok ke Jalan Otto Iskandar Dinata.

Ketidakpastian mekanisme ganti rugi membuat warga enggan menerima tawaran pindah ke Rumah Susun Cipinang Besar Selatan. Pasalnya, status mereka belum jelas dan mereka harus membayar tagihan setiap bulan.

"Kami tetap menolak pindah ke rusun. Warga bingung rusun itu sebenarnya hak milik atau tukar guling? Masa kita dari rumah sendiri dipindah ke rusun sewa?" terangnya.

Menurut juru bicara warga Bidaracina Astriyani, warga yang terdampak pembangunan pintu masuk (inlet) aliran air Kali Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur (BKT) pada dasarnya sudah setuju dengan program pemerintah. Namun, mereka menolak direlokasi.

Bagi warga, kata Astriyani, definisi relokasi versi Gubernur DKI Anies Baswedan dan gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama, sama-sama tidak jelas.

"Tidak boleh asal-asalan pakai istilah relokasi. Apa dan bagaimana sebenarnya relokasi yang dimaksud? Bagaimana kami bisa jawab (mau atau tidak direlokasi) kalau konsep mereka saja kita belum tahu," cetus Astriyani.

Konsep penggusuran yang didengungkan Pemprov DKI pada masa kepemimpinan Ahok, dinilai Astriyani melanggar undang-undang. Pasalnya, warga yang tidak memegang surat kepemilikan tidak dijelaskan mau diapakan.

Begitu juga dengan Anies Baswedan. Relokasi tanpa penjelasan rinci. Karena itu, warga tiga RW menginginkan musyawarah antara warga dan Pemprov DKI segera dilakukan untuk mencapai kesepakatan. "Jadi posisinya saat ini kami menunggu ajakan gubernur melakukan musyawarah," tutupnya. (J-2)

yanurisa@mediaindonesia.com

Komentar