Megapolitan

Setahun, Tarif Rusun KS Tubun belum Disusun

Rabu, 14 February 2018 07:55 WIB Penulis: Nicky Aulia Widadio

DOK MI/ARYA MANGGALA

SEJAK rampung dibangun pada April 2017 lalu, rumah susun (rusun) kelas menengah KS Tubun, Jakarta Pusat, belum ditetapkan tarif sewanya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penetapan tarif terganjal dasar hukum karena dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, belum ada aturan tarif sewa bagi rusun komersial.

Perda Nomor 3/2012 hanya mengatur tarif sewa retribusi bagi rusun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga relokasi serta bagi warga umum berpenghasilan rendah atau di bawah upah minimum provinsi (UMP). Adapun Rusun KS Tubun rencananya menjadi rusun komersial, disewakan bagi masyarakat umum berpenghasilan kelas menengah.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan, perlu penambahan poin dalam perda tentang tarif sewa rusun kelas menengah.

Selain Rusun KS Tubun, akan ada sejumlah rusun di lokasi baru. Di antara-nya, Semper, Penjaringan, Rorotan, Rawa Bebek, Jakarta Utara, Tegal Alur, Jakarta Barat, Penggilingan, Pulogebang, Jakarta Timur, dan beberapa lokasi lain yang diperkirakan selesai pada pertengahan tahun mendatang. "Untuk semua lokasi baru yang bangunan tower belum ada tertuang di perda tersebut," kata Meli saat dihubungi, kemarin.

Sebelumnya, Dinas Perumahan pernah mempresentasikan usulan tarif di Komisi C DPRD DKI Jakarta. Saat itu Komisi C menyatakan, besaran tarif itu harus diajukan dalam pembahasan perda tentang retribusi daerah. Sambil menunggu terbitnya revisi dari perda itu, Pemprov DKI berencana menerbitkan peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar hukum sementara untuk penetapan tarifnya.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasional Demokrat James Arifin mengatakan, pihaknya masih merekomendasikan penambahan poin dalam Perda No 3/2012 untuk mengakomodasi skema tarif sewa rusun kelas menengah. Pembahasan revisi perda tersebut, menurut dia, termasuk dalam program legislatif daerah (prolegda).

"Sekarang tinggal nunggu jadwal pembahasan, sepertinya dalam waktu dekat. Karena ini kan urgent juga. Bangunan sudah diserahkan ke pemda, masak tidak segera ditempati," tutur James kepada Media Indonesia.

Usulan tarif
Pemprov DKI enggan menyebut besar-an tarif yang diusulkan pada rapat di Komisi C DPRD. Penetapan tarif nanti akan berpatokan pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusunawa yang Dibiayai APBN dan APBD.

Yang jelas, menurut Meli, tarif itu akan lebih mahal dibanding tarif rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Dari biaya pemeliharaannya juga kan beda antara blok dan tower," kata Meli.

Apalagi, rusun KS Tubun tergolong berlokasi strategis dan dekat dengan kawasan perekonomian Pasar Tanah Abang. Untuk itu, Pemprov DKI juga akan menetapkan batas penghasilan bagi peminat rusun kelas menengah KS Tubun.

Sementara itu, James mengatakan, dalam rapat beberapa bulan lalu itu, pemprov mengusulkan tarifnya dalam kisaran Rp2,5 juta-Rp2,8 juta per bulan. Baik eksekutif maupun legislatif sama-sama optimistis rusun KS Tubun bisa segera ditempati tahun ini.

Total ada 14 ribu pengantre rusun, baik kategori masyarakat berpenghasilan rendah maupun yang kelas menengah. Begitu tarif ditetapkan, Dinas Perumahan DKI akan segera mengumumkannya ke publik agar para pengantre bisa memilih unit rusun yang sesuai dengan kemampuan mereka. (J-4)

nicky@mediaindonesia.com

Komentar