Ekonomi

Darmin Masih Evaluasi Proyek Strategis yang Terhambat

Selasa, 13 February 2018 16:56 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

ANTARA

PRESIDEN Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang cenderung jalan di tempat. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 telah menetapkan 245 PSN yang ditargetkan rampung pada 2019 mendatang.

Ratusan proyek strategis itu meliputi 15 sektor dengan total investasi mencapai Rp4.197 triliun. Ditemui di kantornya, Darmin mengatakan belum bisa menjabarkan lebih detil jumlah proyek yang berpotensi dikeluarkan dari daftar PSN. Sebab, pihaknya tengah membuat kriteria terkait jenis proyek yang tetap menjadi prioritas.

"Jumlahnya saya belum bisa bilang. Intinya kriteria harus dibuat dulu. Sekarang kan ada 245 proyek. Yang akan dipertimbangkan adalah proyek-proyek yang pembangunan fisiknya kira-kira enggak akan mulai sampai 2019," ujar Darmin, Selasa (13/2).

Pun, Darmin juga enggan menyebut sektor dengan jumlah proyek yang paling banyak terhambat. Apakah terkait sektor energi, ketenagalistrikan atau infrasruktur jalan. Hanya saja, dia mengisyaratkan proyek yang berpotensi dikeluarkan dari daftar PSN, bersifat murni dikerjakan pemerintah.

Pasalnya, Darmin menilai sulit menghentikan proyek berbasis kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Apalagi, ketika sudah terjadi tanda tangan kontrak walaupun belum sampai pada tahap pembangunan fisik.

"Memang ironisnya itu nanti begini, ada beberapa bidang terutama listrik, bisa juga infrastruktur lain, itu sudah teken kontrak dengan swasta. Yang saya maksud belum ada pembangunan fisik sampe 2019. Dan yang bisa di-drop itu yang (dikerjakan) pemerintah. Kalau yang (dikerjakan bersama) swasta, yang sudah ada tanda tangan, tidak (akan) di-drop," tukasnya.

Senada, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyatakan pihaknya masih melakukan evaluasi. Dalam waktu dua pekan kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disebutnya harus melaporkan hasil evaluasi ke Presiden Joko Widodo.

"Lagi kita evaluasi. Pak Menko Darmin harus lapor ke Presiden sekitar dua minggu lagi," ucap Wahyu melalui pesan singkat. (OL-6)

Komentar