Humaniora

Program Sosial Perlu Data Valid

Selasa, 13 February 2018 11:43 WIB Penulis: Dhika Kusuma Winata

PENYALURAN DANA PKH KEMENSOS: Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat acara pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Gedung Wanita Bandar Lampung, Lampung, Selasa (14/11)---ANTARA/Ardiansyah

UPAYA penanggulangan kemiskinan melalui program-program kesejahteraan sosial perlu didukung dengan data akurat yang terus diperbarui dan dikelola secara terpadu. Keakuratan data kemiskinan diperlukan agar program perlindungan sosial tepat sasaran.

“Tidak boleh lagi data-data warga miskin yang tidak updated. Begitu ada perubahan, harus disampaikan dan dilaporkan. Sehingga data yang ada dari waktu ke waktu betul-betul sesuai fakta di daerah,” kata Menteri Sosial Idrus Marham saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu 2018 yang digelar Kementerian Sosial, di Jakarta, kemarin (Senin, 12/2). Rakornas itu diikuti para kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota.

Mensos Idrus menyatakan posisi dan peran para kepala dinas sosial di daerah sangat strategis untuk memastikan program-program bantuan pemerintah pusat terlaksana dengan baik. Ia pun meminta agar dinas sosial rajin turun ke lapangan dalam rangka meningkatkan verifikasi dan validasi data.

Dia juga menekankan, verifikasi dan validasi data terpadu dalam penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial bukan sekadar tugas biasa melainkan pengabdian serta panggilan kemanusiaan.

“Saya mengajak semua pihak meneguhkan komitmen dan ubah pola pikir. Bahwa update data merupakan panggilan kemanusiaan bukan sekadar melakukan tugas kerja biasa. Dengan data yang valid, bantuan sosial untuk rakyat akan tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kemensos juga memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota paling aktif dalam pemutakhir­an data kartu keluarga sejahtera-bantuan pangan non-tunai (KKS-BPNT) melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG). Penghargaan diberikan langsung Mensos Idrus kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lampung Barat, dan Kota Bukittinggi.

Turut pula diluncurkan SIKS-NG versi 2.0 dan Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu. Melalui SIKS-NG daerah bisa memperbaharui data secara berkala bahkan hingga setiap bulan.

“Hasil pemutakhirannya ditetapkan dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Mei dan November,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Ahmad Said Mirza.

Optimalkan RT/RW
Berdasarkan data Kemensos, per akhir Januari 2018, 286 dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia telah memperbarui data. Daerah yang belum memperbarui data diimbau segera melaporkan per­ubahan data warga miskin.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan dinas sosial bisa mengoptimalkan peran RT/RW untuk melaporkan perubahan data warga miskin, baik yang sudah meninggal dunia, naik kelas menjadi sejahtera, ataupun per­ubahan alamat tempat tinggal.

Jumlah penduduk miskin di Tanah Air pada 2017 tercatat 26,58 juta atau 10,12% dari total populasi. Angka itu turun 0,5% dari tahun sebelumnya. “Tahun ini angka kemiskinan ditargetkan turun sekitar 1%. Karena itu data perlu diperbaiki agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran,” ucap Vivi. (H-3)

Komentar