Polkam dan HAM

KPU akan Revisi Keputusan KPU yang Diskriminasi Penyandang Disabilitas

Senin, 22 January 2018 18:25 WIB Penulis: Nur Aivanni

ANTARA

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI bersedia untuk melakukan revisi terhadap SK KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pilkada.

Revisi tersebut dilakukan atas kritikan yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas.

"Prinsipnya kami akan melakukan revisi sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra usai menerima Dewan Pengurus PPUA Disabilitas, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (22/1).

Ilham pun mempersilakan rekan-rekan PPUA Disabilitas untuk mengikuti proses revisi SK KPU tersebut. Dalam pilkada 2018, dikatakan Ilham, memang tidak ada penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pada kesempatan tersebut, PPUA Disabilitas menuturkan bahwa pihaknya mendapat laporan dan pengaduan baik secara kelembagaan maupun perorangan dari komunitas penyandang disabilitas di berbagai wilayah Indonesia terkait SK KPU tersebut. Pada Bab II dan Bab V dalam SK KPU tersebut terdapat sejumlah aturan yang dapat berakibat menggugurkan dan menghilangkan hak warga penyandang disabilitas untuk mengikuti pencalonan sebagai kepala daerah.

Ketua I PPUA Disabilitas Heppy Sebayang mengkritisi bagian Bab II tentang standar mampu secara jasmani dan rohani. Ia menilai dasar penilaian yang hanya menggunakan aspek kesehatan sebagai standar untuk menentukan apakah calon kepala daerah mampu atau tidak mampu jasmani dan rohani adalah tidak benar.

Menurutnya, penentuan standar mampu jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah juga harus memperhatikan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan memgkomunikasikannya serta integritas, akuntabilitas dan kepemimpinan.

"Aspek kesehatan seharusnya bukan menjadi faktor yang menentukan penilaian akhir, karena pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan untuk mengetahui kondisi calon kepala daerah," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga mengkritisi penggunaan istilah 'disabilitas' yang dipadankan dengan istilah 'medik'. Menurutnya, hal tersebut tidak lah benar. Disabilitas medik, terang Heppy, dimaknai sebagai keadaan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

Seharusnya, sambungnya, disabilitas dimaknai sebagai keragaman manusia yang perlu diakomodir dalam fasilitas dan pelayanan publik secara umum.

"Kondisi disabilitas tidak menghalangi seorang penyandang disabilitas untuk setara dengan masyarakat non-disabilitas," ucapnya.

Lebih lanjut, pada Bab V mengenai pengambilan keputusan dan perumusan kesimpulan, Heppy mengkritisi terkait kategori keputusan yang berupa memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Ia menerangkan bahwa tidak benar hasil pemeriksaan kesehatan hanya mendasarkan pada dua kategori tersebut saja.

"Seharusnya, hasil pemeriksaan kesehatan hanya berupa penjabaran kondisi medik seorang kepala daerah, tidak seharusnya disimpulkan," tegasnya.

Saat ditanyakan terkait rencana KPU untuk melakukan revisi SK tersebut, Heppy mengapresiasi langkah tersebut meskipun itu terlambat. "Saya rasa sudah baik walaupun ini terlambat, karena proses (pemeriksaan kesehatan) sudah lewat, tapi paling tidak ini bisa menjadi perbaikan di masa mendatang, supaya tidak terulang lagi," tandasnya. (OL-6)

Komentar