Polkam dan HAM

Tonny Didakwa Terima Suap dan Setoran Sejak Jadi Staf Menhub

Kamis, 18 January 2018 16:02 WIB Penulis: Richaldo Y.Hariandja

MI/RAMDANI

JAKSA Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan dua dakwaan kepada mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Selain menerima suap Rp2,3 miliar dari Komisasris PT Adiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan, Tonny juga didakwa menerima setoran dan gratifikasi dari bawahan dan pihak swasta. Suap dan gratifikasi sudah dilakukan Tonny sejak dia menjabat staf ahli menteri.

Untuk setoraan dan gratifikasi yang masuk dalam dakwaan kedua, Tonny menerima uang baik mata uang lokal maupun asing. Jika dikonversi, uang yang diterima sejak 2015 tersebut mencapai Rp21,1 miliar.

Aksi tersebut dilakukan sejak Tonny masih menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan RI bidang Logistik, Multi Moda dan Keselamatan sejak November 2015. Serta sebagai Dirjen Hubla pada 2016.

"Telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu menerima gratifikasi," Jaksa Yadyn saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (18/1).

Dalam rinciannya, Jaksa Yadyn menerangkan jika Tonny mendapat uang tunai sejumlah Rp5.815.579.000, US$479.700, EUR4.200, GB£15.540, SG$700.249 RM11.212. Serta uang di dalam 3 rekening sejumlah Rp2.434.040.973 dan sejumlah barang yang sudah ditaksir nilainya oleh PT Pegadaian dengan total sejumlah Rp243.413.300.

Dalam dakwaannya, Jaksa merinci nama-nama pemberi uang dan barang kepada Tonny. Diantara nama-nama tersebut, tidak jarang terdapat beberapa nama pejabat di lingkungan Kemenhub.

Diantaranya ialah Yuyus Kusnady Usmany yang merupakan KSOP Samarinda, Direktur Kenavigasian Dirjen Perhubungan Laut I Nyoman Sukayadnya, Kepala UPP Sei Danau, Misah Rakhman serta Kepala UPP Kintap, Abbas.

Atas perbuatan tersebut, Tonny didakwa dengan ancaman pidana dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara untuk dakwaan pertama, Tonny disebut menerima uang suap untuk memperlancar usaha Adi Putra Kurniawan mendapat pekerjaan proyek di Kemenhub.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabtannya yang bertentangan dengan kewajibannya," ucap Jaksa KPK lainnya, Dody Sukmono.

Terdakwa, lanjut Jaksa Dody, harusnya mengethui dan patut menduga jika hadiah uang tersebut diberikan karena berhubungan dengan Proyek yang pengerjaannya dilaksanakan oelh PT Adhiguna Keruktama.

Yaitu Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah Tahun Anggaran (TA) 2016, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur TA 2016 Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017 serta karena terdakwa telah menyetujui penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan KSOP (Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Tanjung Emas Semarang.

Dalam praktiknya, Yongkie dan Tonny menggunakan modus ATM untuk mentransfer uang secara bertahap hingga berjumlah Rp2,3 Miliar. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2017 terdakwa sering membantu memberikan arahan kepada Yongkie sehingga PT Adhiguna Keruktama dapat melaksanakan proyek pengerukan di tempat-tempat tersebut.

Atas perbuatannya tersebut, Jaksa memberikan dakwaan pertama yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-3)

Komentar