Polkam dan HAM

Calo Paspor dan Pungli Tetap Eksis

Sabtu, 13 January 2018 12:15 WIB Penulis:

MI/ROMMY PUJIANTO

PRAKTIK pungutan liar dan praktik percaloan masih marak di kantor-kantor imigrasi, khususnya untuk pembuatan izin tinggal dan paspor.

Kementerian Hukum dan HAM mengakui pengawasan internal belum cukup efektif.

Hal itu terungkap dalam publikasi kajian yang digelar Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Ombudsman Adrianus Meliala, temuan penyimpangan didapat melalui pengecekan seketika yang sengaja dilakukan di tujuh kantor imigrasi (kanim).

Ketujuh kanim meliputi Kanim Kelas I Manado, Kanim Kelas I Makassar, Kanim Kelas I Pekanbaru, Kanim Kelas I Palembang, Kanim Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Kanim Kelas I Jakarta Timur, dan Kanim Kelas I Khusus Batam.

"Kami menggunakan metode mysterious shopping, berpura-pura sebagai pemohon paspor dan pemohon mengurus izin tinggal," tutur Adrianus.

Ombudsman menemukan kelemahan pelayanan publik yang dilakukan instansi keimigrasian, antara lain, ketidakjelasan waktu penyelesaian, praktik pungli, masih adanya calo yang beroperasi di kantor-kantor imigrasi serta ketidakjelasan sistem antrean.

Data Ombudsman menyebutkan sejak 2014 sampai dengan Juni 2017 terdapat 105 pengaduan terkait pelayanan keimigrasian.

Rinciannya, pada 2014 terdapat 30 pengaduan, 20 pengaduan pada 2015, 35 pengaduan di 2016, dan pada 2017 sebanyak 20 pengaduan.

Dalam menanggapi permasalahan calo dan layanan izin tinggal tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengakui fungsi pengawasan di internal keimigrasian masih lemah.

Pengawasan yang hanya terpusat di Kemenkum dan HAM tidak efektif menyentuh hingga kanim di daerah.

"Imigrasi di daerah tidak mampu mengawasi dirinya sendiri. Ditjen Imigrasi ada di pusat, pengawasan terhadap 125 kanim harus dibantu. Sementara, kanwil Kemenkum dan HAM di 30 provinsi dia masih jauh juga terhadap kantor-kantor imigrasi itu," papar Ronny, saat ditemui di kesempatan yang sama, di Kantor Ombudsman, Jakarta.

Khusus untuk pelayanan paspor, Ronny mengakui ada penumpukan antrean.

Hal itu antara lain disebabkan terbatasnya sumber daya dan jumlah kantor pelayanan paspor.

Sebelumnya Ditjen Imigrasi menemukan sekitar 72 ribu permohonan paspor fiktif yang memenuhi antrean di sistem paspor online.

Saat ini tengah disiapkan sistem baru yang menutup peluang permohonan fiktif.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menyebut aplikasi antrean paspor nantinya mampu mendeteksi apakah suatu akun dikendalikan manusia atau robot.

Sistem itu bakal diluncurkan pada Februari. (*/P-1)

Komentar