Pilkada

NasDem Kecam Parpol yang Minta Mahar

Sabtu, 13 January 2018 10:45 WIB Penulis:

KETUA Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Effendy Choirie atau yang lebih akrab disapa dengan Gus Choi menuturkan adanya mahar dalam dunia politik telah mencemari tujuan mulia dari dunia politik.

Berpolitik dengan menggunakan mahar merupakan cara politik yang kotor.

"Mahar-mahar politik itu merupaka problem besar dalam dunia politik, NasDem sendiri mengalami ujian meski kita konsisten terhadap politik tanpa mahar," ujar Gus Choi di Jakarta, kemarin.

Secara gamblang Gus Choi menuturkan NasDem kerap menjumpai langsung praktik politik pencalonan kepala daerah yang dimintai syarat mahar dari partai lain.

Kurangnya jumlah kursi sebagai syarat pencalonan kepala daerah memaksa calon kepala daerah yang diusung NasDem harus berkoalisi dengan partai lain.

"Pada faktanya kita sering menemukan praktik politik mahar saat harus berkoalisi dengan partai lain. Saat kursi kita tidak cukup, calon yang bersangkutan harus mencari dukungan dari partai lain yang tidak bisa didapatkan secara gratis," ujarnya.

Politik mahar menganggu proses pencalonan kepala daerah. Banyak calon kepala daerah hebat yang tidak bisa maju hanya karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli perahu dukungan parpol.

"Padahal, kader yang akan maju itu kader hebat, akhirnya dia terpaksa mencari-cari. Ini politik yang sudah tidak ada nilai, profesi politik yang suci itu rusak karena pimpinan parpolnya sendiri," tutur Gus Choi.

Gus Choi melanjutkan, di tengah masifnya praktir mahar yang ada di dunia politik, NasDem ingin mencoba untuk mengubah cara berpolitik kotor tersebut.

NasDem konsisten untuk menjalankan politik tanpa mahar.

Hal itu dilakukan agar bisa menciptakan dunia politik yang berbudaya dan memiliki nilai moral yang tinggi.

"Di sini NasDem mau lakukan restorasi. Meski ironi, kita harus tetap jalan dengan optimistis berharap agar iklim politik di negeri ini semakin membaik," jelasnya.

Sebelumnya, kader Gerindra La Nyalla Mattalitti mengaku ditanyakan kesanggupannya oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menyediakan Rp40 miliar guna membayar saksi pilkada jika mau menerima rekomendasi dari Gerindra sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

Dalam menyikapi hal itu, pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mendesak KPU berani melakukan terobosan. (Uta/P-4)

Komentar