Pilkada

Pragmatisme Parpol demi Kemenangan

Sabtu, 13 January 2018 10:30 WIB Penulis: Rudy Polycarpus

TIDAK ada lawan abadi dalam politik, khususnya dalam upaya menggapai kekuasaan.

Di tingkat nasional partai-partai boleh menjadi oposisi, tetapi di tingkat daerah saling merangkul.

Pragmatisme partai politik seperti itulah yang terlihat dalam Pilkada 2018 yang bakal digelar di 171 daerah.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, berpendapat fenomena itu merupakan potret bahwa saat ini parpol tidak lagi memiliki basis ideologi yang kuat.

"Ideologi koalisi partai saat ini memang enggak kuat karena mereka hanya berorientasi kekuasaan. Koalisi longgar. Koalisi yang tidak ideologis. Koalisi yang diikat kepentingan jangka pendek yang sama, yakni pencalonan di pilkada," kata Mada, kemarin.

Contoh paling anyar terlihat di pemilihan Gubernur Jawa Timur ketika Gerindra dan PKS merapat ke PDIP untuk mengusung Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Padahal, Gerindra dan PKS seperti musuh bebuyutan bagi PDIP dalam pilkada Jakarta.

Di Jawa Tengah, Partai Demokrat pun memilih koalisi dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

Padahal di level elite pusat, kedua parpol ini kerap saling sindir, bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri jarang sekali bertemu di satu tempat sejak Pemilihan Presiden 2004.

Mada menambahkan, ada sejumlah alasan koalisi di tingkat daerah lebih cair ketimbang nasional.

Salah satunya ialah tersumbatnya saluran kaderisasi sehingga kader yang layak dicalonkan di pilkada minim.

Ia mencontohkan koalisi Gerindra-PKS-PAN yang mantap di tingkat nasional, tetapi runtuh di pilgub Jatim.

Seperti diketahui, Gerindra dan PKS mengusung Gus Ipul-Puti, sedangkan PAN memilih Khofifah Indarparwansa-Emil Dardak.

"Ketimbang membentuk koalisi baru, tapi enggak dapat suara, lebih baik merapat ke koalisi yang kerap berseberangan," lanjutnya.

Hal itu pun diamini pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Ia menilai partai lebih melihat faktor calon yang memiliki probabilitas kemenangan yang tinggi dalam pilkada.

"Atas kepentingan mana peluang lebih besar kemudian bergabung," tandasnya.

Ditolak

Sebelumnya, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath menyebut Gerindra telah mengingkari janji dengan tidak mengeluarkan rekomendasi calon kepala daerah untuk lima nama yang disebutnya merupakan rekomendasi ulama dan Presidium Alumni 212.

Kelima orang itu ialah Dede Muharram untuk menjadi calon Wali Kota Cirebon, Nur Sukma (calon Wali Kota Bogor), Leo Munawar Siregar (calon Wali Kota Padang Sidempuan), La Nyalla Mattalitti (calon Gubernur Jawa Timur), dan Dedi Mulawarman (calon Gubernur Kalimantan Timur).

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, tidak menampik bahwa partainya pernah mendapat titipan nama tersebut dari Presidium 212.

Namun, pihaknya juga tidak bisa mengusung calon kepala daerah seorang diri.

"Kami tidak bisa mengusung sendiri. Bukan cuma di Jawa Timur, ada juga di Kota Bogor. Tetapi kan koalisi yang lainnya tidak mendukung, kami kan tidak bisa berdiri sendiri mendukung satu paslon," tuturnya. (Nur/P-5)

Komentar