Pilkada

KPU Pertimbangkan Pengurangan Masa Tahapan Pemilu

Sabtu, 13 January 2018 10:15 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

KLIK GAMBAR UNTUK MEMPERBESAR

VERIFIKASI faktual terhadap 10 parpol yang memenuhi ambang batas parlemen Pemilu 2014 diperkirakan memakan waktu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun membuka peluang untuk mengurangi masa tahapan pemilu seperti pengurangan masa kampanye.

"Hari ini kami minta tim sekjen untuk membuat kajian beberapa aspek. Putusan nomor sekian apa saja yang harus kita siapkan. Personel kita siap, tidak, melaksanakan itu? Tahapan kita masih cukup waktu atau diformulasi ulang, tidak seperti normal yang kita kerjakan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU Jakarta, kemarin.

Arief menjelaskan KPU juga sedang memperhitungkan agar verifikasi faktual tidak mengganggu tahapan seperti harus menambah jumlah personel dan alat kelengkapannya.

Selain itu, pihaknya harus berlaku adil dengan memberlakukan sistem dan metode verifikasi faktual yang sama, yakni 14 hari.

Untuk menempuh hal itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi II DPR.

"Sudah dijadwalkan Senin (15/1) besok kita rapat dengan pembuat UU. KPU dari hari ini sampai minggu (besok) akan mempersiapkan berbagai macam hal, kajian-kajian itu. Salah satunya kita akan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Kita minta tanggapan mereka," ujar Arief.

Namun, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, memandang KPU tidak membutuhkan waktu tambahan untuk memverifikasi faktual 10 parpol lama yang sebelumnya dinyatakan otomatis lolos ke Pemilu 2019.

Menurut Indria, dengan metode sampling sebanyak 10% dari total seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, verifikasi faktual akan tetap bisa berjalan dan selesai tepat waktu.

"Saya rasa dengan metode yang sekarang itu sudah cukup. KPU bisa menjalankannya dengan baik," kata Indria.

Namun demikian, KPU harus mewaspadai modus-modus lama yang kerap digunakan parpol demi memuluskan jalannya dalam tahapan verifikasi faktual.

Revisi

Kemungkinan revisi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengalir seiring kebutuhan waktu bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 10 partai yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2014.

Menurut komisioner KPU, Pramono Ubaid, revisi tidak akan meliputi keseluruhan isi UU, melainkan hanya pada satu pasal, yakni tentang pengumuman peserta pemilu.

Menurutnya, revisi itu menjadi jalan paling cepat dan efisien agar KPU dapat memiliki tenggat yang cukup untuk memverifikasi faktual 10 parpol.

"Jalan paling masuk akal dan mulus ialah revisi di satu pasal yang menyebut bahwa pengumuman parpol peserta pemilu dilakukan 14 bulan sebelum pemungutan suara," ujar Pramono.

Selain usul revisi, kemungkinan mengajukan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) juga mencuat.

Di samping revisi, penerbitan perppu dinilai menjadi jalan yang paling efisien.

Untuk itu, Pramono pun membuka opsi untuk bertemu dengan Presiden.

Di sisi lain, KPU juga akan mengajukan kembali anggaran untuk verifikasi faktual yang sudah dikembalikan tahun lalu sebesar Rp350 miliar.

Anggaran itu dikembalikan karena tidak terpakai setelah KPU hanya menggunakan Rp150 miliar untuk memverifikasi empat parpol.

Menurut Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim, pencairan dana verifikasi faktual kepada Kemenkeu bisa dilakukan dalam dua pekan.

Namun, jika ada kendala, reposisi anggaran bisa dilakukan. (X-6)

Komentar