Ekonomi

Papua Akhirnya Dapat Saham Sepuluh Persen

Sabtu, 13 January 2018 07:22 WIB Penulis:

ANTARA/APRILLIO AKBAR

KEINGINAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk memiliki bagian dari saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya terwujud.

Kepastian itu tertuang dalam perjanjian dengan pemerintah pusat dan PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) selaku holding BUMN tambang.

"Perjanjian ini merupakan kemajuan signifikan dalam rangka divestasi saham Freeport setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan pada 27 Agustus 2017. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10% sesudah divestasi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan perjanjian yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani memastikan porsi kepemilikan 10% saham PTFI sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam artian, masyarakat yang memiliki hak ulayat dan masyarakat yang selama ini terkena dampak permanen dari wilayah operasional perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Pengambilan saham oleh pemda dikatakannya tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) lantaran memanfaatkan holding BUMN tambang.

Nantinya holding BUMN tambang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Papua dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam melakukan pengambilan divestasi saham PTFI yang mekanismenya belum disebutkan lebih detail.

Meski belum bisa memastikan penyelesaian divestasi, Sri Mulyani menyatakan komitmen pemerintah kuat untuk mengelola 51% saham PTFI.

Saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki saham PTFI sebesar 9,36%.

"Keseluruhan proses divestasi saham Freeport 51% nanti akan menjadi milik Indonesia. Ini sesuai dengan komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan dan terjaga tata kelolanya pada setiap tahapan. Inalum kita minta terus bekerja untuk proses divestasi agar selesai seluruh paket ini dengan cara profesional dan memajukan prinsip good governance," ujarnya.

Pemerintah, lanjut dia, berharap dengan kepemilikan saham PTFI hingga 51% dapat meningkatkan penerimaan negara, mempercepat penghiliran sektor pertambangan guna memperoleh nilai tambah, serta mendorong pembangunan ekonomi wilayah. (Tes/X-10)

Komentar