Megapolitan

Sindikat Surat Sakit Daring Diungkap

Sabtu, 13 January 2018 06:41 WIB Penulis: (Akmal Fauzi/J-1)

ANTARA FOTO/Reno Esnir

PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap tiga pelaku pembuat dan penjual surat keterangan sakit palsu melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan blog. Pelaku MJS, NDY, dan MKM bahkan bisa mendapat order senilai Rp1 juta dalam satu hari. Salah satu pelaku, MKM, mulai menjalankan produksi dan menjual surat keterangan sakit palsu itu sejak 2012. Ia terinspirasi dari dirinya yang pernah membuat surat keterangan sakit palsu untuk alasan tidak masuk kerja di kantornya “Dia (MKM) sejak 2012, awalnya terinspirasi dari dia sendiri. Dia kalau lagi malas masuk kerja, dia cari surat sakit bohongan. Kemudian, ide itu dia kembangkan,” kata Kepala Subdirektorat II Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin, Jumat (12/1).

Ide itu kemudian dikembangkannya. Ia menyasar mahasiswa dan pekerja dengan memasarkannya melalui blog jasasuratsakit.blogspot.com. Untuk nama dokternya, ia mengambil dari nama dokter dan klinik yang pernah dilewatinya sehari-hari. “Tidak ada keterlibatan dokter atau rumah sakit. Nama dokter-dokternya sembarang. Jadi ditulis, dicatat nama dokternya, kliniknya, nomor izin praktiknya. Dibuat satu bundel. Dia jual Rp25 ribu dengan dibantu tersangka lain berinisial NDY,” jelas Asep. Pada 2016, MJS bergabung dengan MKM. MJS menjual surat keterangan sakit di akun Instagram @suratsakitjkt dengan tarif Rp50 ribu. Kemudian, setengah dari harga itu, Rp25 ribu, ditransfer ke rekening MKM.

Dalam sehari, pelaku bisa menerima pesanan hingga 20 surat sakit. Keuntungan yang diperoleh per hari mencapai Rp1 juta. Para pelaku juga menyediakan surat sakit palsu untuk daerah di luar Jakarta. “Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, mereka sudah siapkan surat sakit palsu, misalnya dengan data dokter yang beralamat di kota tertentu,” terang Asep. Pengungkapan kasus itu bermula dari informasi yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Sundoyo, mengatakan tindak pidana tersebut merugikan profesi kedokteran. (Akmal Fauzi/J-1)

Komentar