Pilkada

Praktik Mahar di Pilkada  Umumnya Terjadi Saat Berkoalisi

Jum'at, 12 January 2018 19:35 WIB Penulis: Putra Ananda

MI/Susanto

KETUA Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Effendy Choirie menuturkan adanya mahar telah mencemari tujuan mulia dari dunia politik. Berpolitik dengan menggunakan mahar merupakan cara berpolitik yang kotor.

"Mahar-mahar politik itu merupakan problem besar dalam dunia politik. NasDem sendiri mengalami ujian meski kita konsisten terhadap politik tanpa mahar," ujar Effendy di Jakarta, Jumat (12/1).

Secara gamblang Gus Choi, sapaan akrab Effendy Choirie, menuturkan NasDem kerap menjumpai langsung praktik politik pencalonan kepala daerah yang dimintai syarat mahar dari partai lain.

Kurangnya jumlah kursi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, memaksa calon kepala daerah yang diusung sebuah partai harus berkoalisi dengan partai lain.

"Pada faktanya kita sering menemukan praktik politik mahar saat harus berkoalisi dengan partai lain. Saat kursi kita tidak cukup, calon yang bersangkutan harus mencari dukungan dari partai lain yang tidak bisa didapatkan secara gratis," ujarnya.

Politik mahar menganggu proses pencalonan kepala daerah. Banyak calon-calon kepala daerah hebat yang tidak bisa maju, hanya karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli perahu dukungan parpol.

"Padahal kader yang akan maju itu kader hebat, akhirnya dia terpakasa mencari-cari. Ini politik yang sudah tidak ada nilai, profesi politik yang suci itu rusak karena gara-gara pimpinan parpolnya sendiri," tutur Gus Choi.

Gus Choi melanjutkan, di tengah masifnya praktir mahar yang ada di dunia politik, NasDem ingin mencoba untuk mengubah cara berpolitik kotor tersebut. NasDem konsisten untuk menjalankan politik tanpa mahar. Hal itu dilakukan agar bisa menciptakan dunia politik yang berbudaya dan memiliki nilai moral yang tinggi.

"Di sini NasDem mau melakukan restorasi. Meski ironi, kita harus tetap jalan dengan optimis berharap agar iklim politik di negeri ini semakin membaik," jelasnya. (OL-4)

Komentar