Nusantara

Warga Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah Ajukan Petisi Tolak Tambang

Jum'at, 12 January 2018 19:16 WIB Penulis: Denny Susanto

Antara

GELOMBANG protes aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan terus bergulir. Masyarakat dua kabupaten di Kalsel, yakni Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah (HST), mengajukan petisi penolakan tambang kepada pemerintah pusat.

Eksploitasi sumber daya alam melalui pertambangan batu bara dinilai tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi sebaliknya justru mendatangkan kerusakan lingkungan, bencana ekologis, dan permasalahan sosial di lapangan.

"Seperti masyarakat HST, kami masyarakat Kotabaru juga akan melayangkan petisi menolak aktivitas tambang di Pulau Laut, Kotabaru," tutur Sugianoor, tokoh masyarakat Pulau Laut, Kotabaru, Jumat (12/1), di sela-sela rapat membahas petisi penolakan tambang Pulau Laut.

Keberadaan perusahaan tambang PT Sebuku Group (Silo) yang mulai melaksanakan tahapan kegiatan awal pertambangan di Pulau Laut mendapat pertentangan dari berbagai pihak termasuk organisasi lingkungan di Kalsel.

Pemkab Kotabaru sendiri telah memproyeksikan Pulau Laut, ibu kota kabupaten tersebut menjadi pusat pengembangan agrobisnis dan pariwisata. Terlebih, Pulau Laut masuk kategori pulau kecil dengan daya dukung lingkungan yang tidak memungkinkan untuk pertambangan.
Di sisi lain, praktik pertambangan di pulau lain di Kotabaru, Pulau Sebuku, menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang mendukung adanya aktivitas tambang di Pulau Laut ini.

"Boleh dibilang 99% warga asli Kotabaru menolak tambang, karena hanya akan mendatangkan kerugian dan kerusakan lingkungan," tegas Sugianoor.

Sementara Site Manager PT Sebuku Group Pulau Laut, Yohan Gessong, beberapa waktu lalu, mengatakan, investasi yang dilakukan pihaknya di Pulau Laut sejak 2008 tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku, termasuk kelengkapan izin lingkungan.

Petisi penolakan tambang juga diajukan masyarakat Kabupaten HST yang telah lebih dulu dilakukan dan mendapat dukungan masyarakat secara luas. Petisi ini juga tidak lepas dari terbitnya keputusan bernomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM), tertanggal 4 Desember 2017.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengungkapkan, berdasarkan data Walhi Kalsel, areal pertambangan itu berada di kawasan hutan sekunder seluas 1.398 hektare, permukiman 51,60 ha, sawah 147 ha, serta sungai 63 ha dari total luas izin tambang PKP2B, bersama PT Antang Gunung Meratus.

"Jika pertambangan batu bara ini diizinkan, maka akan mengancam kelestarian lingkungan, ruang hidup, dan sumber kehidupan masyarakat, hingga bencana ekologi, merusak tatanan sosial masyarakat, menyebabkan konflik sosial dan konflik agraria, dan mengabaikan kehidupan lintas generasi," kata Kisworo.

Karena itu, Walhi Kalsel bersama organisasi lingkungan lain seperti Pena Hijau Indonesia mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut izin tambang di HST, karena berdasar analisis jelas bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten HST yang tak membolehkan adanya aktivitas pertambangan. (OL-2)

Komentar