Polkam dan HAM

Calon Hakim Dapat Pelatihan Antikorupsi

Jum'at, 12 January 2018 16:16 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

MI/RAMDANI

MARAKNYA korupsi di kalangan hakim memicu Mahkamah Agung menempuh langkah memberi pelatihan kepada calon hakim dengan menekankan pada materi antikorupsi.

MA rutin melakukan pelatihan pascarekrutmen calon hakim. Pelatihan pertama pada tahun ini akan berlangsung pada Februari mendatang selama tiga hari.

Calon hakim akan mendapat materi anti korupsi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, calon hakim juga akan mendapat materi dari Komisi Yudisial (KY), Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Ya pelatihan ini ditekankan untuk membangun integritas agar para calon hakim jauh dari hal-hal tercela. Yang memberi juga dari instansi yang kompeten," ungkap Kepala Biro Humas MA, Abdullah di MA, Jumat (12/1).

Abdullah optimis bahwa MA mampu membangun integritas para calon hakim melalui pelatihan ini. Terlebih lagi, para calon hakim ini akan menjadi pimpinan pengadilan pada 10 tahun hingga 15 tahun lagi.

Abdullah juga mengatakan bahwa MA sama sekali tak turut campur terhadap proses rekrutmen calon hakim. Keseluruhan proses rekrutmen disershkan kepada panselnas KemenPAN-RB melalui tes berbasis komputer.

"Saya tekankan MA sama sekali tidak ikut campur di rekrutmen. Kami hanya mengajukan pembukaan rekrutmen dan mendapat sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Menurut Abdullah saat ini ada 1.577 calon hakim yang direkrut oleh panitia seleksi nasional (panselnas). Dari jumlah tersebut terdapat 1.053 calon hakim laki-laki dan 542 calon hakim perempuan.

Menurut Abdullah, ada sekitar 15 hakim yang telah lolos seleksi tapi mengundurkan diri. Hal tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi MA untuk memberikan sanksi. Tetapi, sanksi baru bisa diberikan pascaterbitnya surat keputusan pengangkatan calon hakim diberikan kepada masing-masing calon hakim.

"Saat ini mereka belum dapat SK jadi masih di bawah panselnas. Nantinya awal Februari akan mulai distribusi hakim dan akhir Februari ditargetkan semua mendapatkan SK. Setelah dapat SK baru nanti bisa kita pertimbangkan sanksi bagi yang mengundurkan diri," terangnya. (X-12)

Komentar