Polkam dan HAM

Parpol Minta Mahar Bisa Dikategorikan Politik Uang

Jum'at, 12 January 2018 14:10 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

ANGGOTA Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan pihaknya bisa saja menindaklanjuti laporan mengenai mahar politik yang mendera pasangan bakal calon kepala daerah dalam Pilkada.

Bagja menuturkan tiap partai politik dilarang mendapatkan dana dari bakal calonnya agar bisa diusung menjadi paslon kepala daerah dalam Pilkada. Sebab, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai politik uang.

"Bisa saja kami tindaklanjuti jika ada hal seperti itu," ungkapnya ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (12/1).

Sanksi terberat yang bisa diberikan Bawaslu terhadap pelanggaran politik uang yakni diskualifikasi paslon kepala daerah. Sementara itu, bagi parpol yang menerima dana mahar bisa dilarang mengusung paslon pada pilkada selanjutnya.

Namun demikian, untuk bisa menindaklanjuti politik mahar tersebut, Bagja menuturkan Bawaslu setidaknya harus mendapat laporan atau mendapat temuan dengan bukti-bukti yang kuat.

"Kami bisa tindak lanjuti kalau ada laporan. Selain laporan juga bisa kalau pengawas kami menemukan faktanya di lapangan melalui penelusuran," ujarnya.

Hingga saat ini, Bawaslu belum menerima laporan mengenai adanya politik uang seperti mahar politik dari paslon, panwas maupun masyarakat. (X-12)

Komentar