Polkam dan HAM

Tak Ada JC untuk Pelaku Suap

Jum'at, 12 January 2018 11:17 WIB Penulis: MI

Akhmad Zaini---ANTARA/Wahyu Putro A

MAJELIS Hakim Penga­dilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan advokat Akhmad Zaini terbukti bersalah dalam kasus suap terhadap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menolak permohanan Zaini sebagai justice collaborator. Zaini divonis dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Mengadili, terdakwa Akhmad Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer,” ucap Hakim Ketua Ni Made Sudani dalam persidangan yang beragendakan pembacaan putusan tersebut, di Jakarta, Kamis (11/1).

Dalam putusan itu, Majelis Hakim menilai uang suap sejumlah Rp425 juta dan fasilitas menginap di hotel dan pemakai­an mobil sewaan telah terbukti. Dalam pertimbangannya, hakim menilai profesi Zaini sebagai advokat seharus­nya membuat dirinya sadar atas perbuatannya tersebut.

“Terdakwa ialah seorang lawyer yang merupakan bagian komponen penegak hukum tentu saja paham akan risiko atas perbuatannya tersebut,” ucap hakim Sudani.

Hakim Mochammad Arifin menambahkan bahwa permohonan Zaini untuk menjadi justice collaborator (JC) juga tidak bisa dikabulkan. Hakim menilai Zaini merupakan pelaku utama dalam perkara itu sehingga tidak memenuhi salah satu persyaratan menjadi JC, yakni bukan pelaku utama.

“Perbuatan terdakwa telah tebukti sebagiamana dalam dakwan primer, begitu pula mengenai peran terdakwa yang merupakan pelaku utama dalam perkara a quo bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tentang Pedoman Permohonan Terdakwa agar terdakwa dijadikan justice collaborator tidak beralaan, tidak berdasar sehingga harus ditolak,” ucap hakim Arifin.

Meskipun demikian, tindak­an kooperatif yang ditunjukkan Zaini dinilai menjadi salah satu pertimbangan yang meringan­kan bagi majelis. Perbuatan Zaini itu dikatakan bersalah dan sesuai dengan ancaman Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pleidoi
Direktur Utama PT Aqua Marine Divindo Yunus Nafik dalam pleidoi yang dibacanya pada hari yang sama menilai tuntutan yang ditujukan kepadanya tidak adil. Dirinya membandingkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada advokat Akhmad Zaini yang hanya dituntut 3 tahun penjara.

“Kelima, tuntutan JPU lebih tinggi daripada Akhmad Zaini yang hanya dituntut 3 tahun penjara. Sungguh menyakitkan saya sehingga memosisikan saya sebagai otak dari perbuatan Akhmad Zaini,” ucap Yunus.

Dalam pleidoi yang dibacakannya sambil terisak, Yunus memberikan 12 poin pembelaan. Dirinya menolak untuk disebut sebagai otak dari suap terhadap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi.

Yunus menyatakan dirinya tidak memiliki dasar pendidikan hukum. Oleh karena itu, mustahil dirinya dianggap sebagai orang yang mengarahkan Akhmad Zaini. (P-5)

Komentar