Polkam dan HAM

Gugatan Bukti Tertulis HTI Aneh

Jum'at, 12 January 2018 10:43 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jabar, melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Ormas---ANTARA/Fahrul Jayadiputra

HIZBUT Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memerkarakan pembubaran ormas HTI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak tergugat dalam lanjutan sidang acara pembuktian berupa penyampaian bukti tertulis dari penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, kemarin.

Kuasa hukum Kemenkum dan HAM I Wayan Sudirta mengatakan bahwa bukti penggugat, yaitu (HTI) dalam sidang acara pembuktian berupa penyampaian bukti tertulis telah dikelompok­kan beberapa bagian.

Menurut I Wayan Sudirta, pembuktian undang-undang yang diajukan oleh HTI justru menguatkan posisi pemerintah sebab saat menyoal akta pendirian HTI, justru itu titik lemahnya HTI.

“Lihat pasal 2. Di pasal 2, yang bersangkutan menyatakan bahwa ini dalam kerangka undang-undang keormasan. Padahal, HTI jelas bukan ormas, tetapi partai pembebasan. Di pasal 4 dicantumkan di akta pendirian berdasarkan Pancasila dan UUD. Namun, penggugat menyatakan tidak setuju dengan Pancasila dan UUD 1945,” tuturnya.

I Wayan menambahkan HTI setuju dengan khilafa. Artinya apa? Dari bukti yang diajukan ini. Sesungguhnya HTI harus taat dengan Pancasila dan UUD, tetapi di lapangan mereka tidak konsisten. Hal ini sama dengan sebuah syarat, sebuah permohonan dikabulkan karena syaratnya itu tidak ditepati.

Adapun menurut hukum pembuktian, kuasa hukum Kemenkum dan HAM itu menjelaskan sebuah surat yang utuh tidak boleh dibelah dan tidak boleh hanya diambil sebagian-bagian.

‘’Kalau dilihat dari pasal 2 dan pasal 4, akta pendirian HTI ini sangat melemahkan dan itu menunjukkan mereka tidak konsisten. Dia menunjukkan bahwa di lapangan tidak sesuai dengan bunyi anggaran dasarnya.’’

Dalam sidang kemarin, pengacara HTI menyerahkan sejumlah bukti terkait gugatan terhadap Kemenkum dan HAM di PTUN. Bukti yang diserah­kan dalam persidangan, menurut pihak pengacara, menunjukkan pemerintah keliru secara prosedur saat membubarkan HTI. “Dari bukti-bukti yang kami ajukan pemerintah secara prosedur keliru mengambil tindakan langsung membubarkan HTI,” kata pengacara HTI Gugum Ridho Putra.

Bukti-bukti itu salah satu salinan dari surat keputusan pembubaran HTI. Gugum mengatakan, hingga saat ini HTI belum menerima SK pembubaran dari pemerintah. “Kemenkum dan HAM malah menyampaikan ke notaris itu bukan lawyer-nya tidak bisa mewakili kita.’’ (Aya/Ant/P-2)

Komentar