Polkam dan HAM

Pemerintah Sambut Baik Putusan MK

Jum'at, 12 January 2018 10:02 WIB Penulis: Putri Anisa Yuliani

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat bersama anggota saat membacakan putusan uji materiil UU Pemilu di Ruang Sidang Utama, Jakarta, Kamis (1/1)---MI/M Irfan

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% kursi DPR atau 25% suara sah yang diraih pada pemilu sebelumnya. “Keputusan itu diharapkan akan memperkuat sistem presidensial,” kata Wiranto di Jakarta, kemarin.

Keputusan tersebut, lanjutmya, selaras dengan hakikat dan tujuan pemilu, yakni presiden terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga memperkuat kinerja pemerintah.

“Keputusan itu secara tidak langsung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas,” tutur mantan Panglima TNI itu.

Ia menambahkan, keputusan itu juga akan memperkecil jumlah pe-ngelompokan parpol dalam rangka mendukung calon presiden dan tentu akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi saat pemilu.

“Dengan demikian, stabilitas politik nasional akan tetap terjaga,” ucap Wiranto.

Mahkamah Konstitusi, kemarin, menolak uji materi yang diajukan sejumlah partai, di antaranya Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Mereka meminta MK menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur presidential threshold.

Pasal itu menyebutkan parpol atau gabungan parpol dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden bila memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang diperoleh pada Pemilu 2014.

Penggugat menilai pasal itu tidak relevan karena Pemilu 2019 berlangsung serentak. Artinya, pemilu legislatif dan pilpres berlangsung secara bersamaan.

Senada dengan Menko Polhukam, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai putusan MK tepat karena persentase ambang batas pencalonan presiden tidak menyalahi konstitusi. “Kami sampaikan terima kasih kepada MK karena mendengar semua pihak bahwa proses terkait presidential threshold sudah sesuai konstitusi,” tegasnya.

Dia mengatakan pendapat pemerintah terkait PT itu sudah disampaikan secara resmi dalam sidang MK, yaitu PT tidak melanggar UUD 1945.

Perkuat presidensial
Menurut pertimbangan mahkamah yang dibacakan hakim anggota Wahiduddin Adams, ketentuan presidential threshold diadakan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sistem itu bisa kuat bila mendapat dukungan yang cukup dari parpol yang memperoleh kursi di DPR.

“Isi pasal tersebut berkesesuaian dengan UUD 1945 Pasal 6A, yakni calon presiden dan wakil presiden diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi di DPR. Hal ini juga untuk mempertahankan sistem presidensial,” jelas Wahiduddin.

Dalam kesempatan yang sama, hakim anggota Maria Farida menyebut bahwa pileg dan pilpres diselenggarakan terpisah maupun serentak, tidak menjadi soal bagi hadirnya ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

“Bahkan, prinsip penyederhanaan parpol bisa terwujud.” (Nur/Ant/P-3)

Komentar