Pilkada

Jawa Jadi Medan Tempur Utama Pilkada

Kamis, 11 January 2018 18:50 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

Ilustrasi

PEMILIHAN gubernur di tiga provinsi di Pulau Jawa pada Pilkada Serentak 2018, bakal menjadi medan pertempuran utama bagi semua partai politik.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, kemenangan politik di Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur bakal turut menentukan peta politik pada Pilpres 2019.

"Ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Jawa adalah kunci. Pada Pemilu 1955 misalnya, dari 15 distrik hampir semuanya dimenangi Partai Masyumi. Tapi PNI adalah partai dengan suara terbesar karena menang di beberapa distrik (daerah pemilihan) di Jawa," ujar Firman dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

Dijelaskan Firman, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kemenangan di Jawa penting bagi parpol. Pertama, mayoritas pemilih nasional atau sekitar 50% berada di Pulau Jawa. Kedua, pilgub di Jawa bakal jadi ajang untuk memanaskan mesin partai dan mematangkan jaringan untuk memastikan kemenangan di Pilpres 2019.

"Ketiga, efeknya. Efek kemenangan itu akan menimbulkan percaya diri menghadapi Pemilu 2019. Terakhir, investasi politik. Dengan kemenangan di Jawa, akan terbentuk triple alliance antara birokasi, partai politik dan pengusaha. Bagi partai yang kandidatnya menang ini nanti bisa dimanfaatkan pada pilpres," jelasnya.

Senada, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, 3 pilgub di Jawa bakal menjadi pertaruhan politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, Presiden Jokowi bakal ikut turun tangan untuk memastikan kemenangan kandidat-kandidat yang didukungnya secara pribadi.

"Apabila jagoan Pak Jokowi di Jabar, Jateng, dan Jatim kalah itu jadi lampu kuning. Soalnya di Banten dan DKI sudah kalah. Jadi sudah dua kosong kebobolan. Pak Jokowi nanti akan habis-habisan di Jawa tentunya," ujar Yandri.

Karena itu, menurut Yandri, partai-partai koalisi pendukung pemerintah menyebar calon di ketiga pilgub itu. Di Jawa Barat misalnya, NasDem berkoalisi dengan PPP, PKB, dan Hanura untuk mengusung pasangan Ridwan-Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Sedangkan PDIP mengusung duet TB Hasanuddin-Anton Charliyan.

"Sedangkan pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi salah satunya didukung Partai Golkar yang masih merupakan bagian dari koalisi. Jadi, nanti kalau di antara tiga ini yang menang, bisa diklaim oleh Pak Jokowi. Ini supaya tidak terjadi lagi seperti di (Pilgub) Banten dan DKI Jakarta," ujarnya.

Sedangkan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate membantah tudingan itu. Menurut Johnny, tidak ada kaitannya antara koalisi di pemerintahan dengan koalisi partai di Pilkada Serentak 2018. "Yang tanda tangan (calon gubernur) itu kan ketua partai dan sekjen, bukan Presiden. Jangan berpolitik gatal di kaki, garuk di kepalalah," ujarnya.

Namun demikian, diakui Johnny, kemenangan kandidat yang diusung partai NasDem di tiga provinsi itu memengaruhi peluang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. "Kalau menang berarti politisi kami tersebar lebih merata. Lebih kuat. Tentunya akan lebih mudah. Tapi, tentunya tidak boleh menggerakan birokrasinya," imbuhnya.

Meskipun mengakui ada korelasi antara kemenangan di Jawa dan peluang menang di pentas Pilpres, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menambahkan, kepentingan politik pragmatis lebih diutamakan parpol-parpol dalam mengusung calon gubernur di tiga provinsi itu.

"Tidak ada koalisi yang permanen. Yang ada itu semacam persengkokolan yang juga kerap patah di tengah jalan. Apalagi trennya sekarang itu lebih bertumpu pada kandidat. Probabilitas menang menentukan keputusan parpol menetapkan kandidat yang diusung jadi calon," jelasnya. (OL-4)

Komentar