Ekonomi

Menengok Salah Satu Istana Ratu Prabu

Kamis, 11 January 2018 08:17 WIB Penulis: (Fetry Wuryasti/E-2)

MI/Fetry Wuryasti

LAHAN kosong di tepi tikungan Jalan Antasari-TB Simatupang, Cilandak Timur itu ditutupi seng. Penasaran, Media Indonesia mencoba masuk ke sana. Terlihat ada bekas fondasi bangunan yang kini sudah dipenuhi pepohonan dan digenangi air. Mirip seperti bekas situs kerajaan yang terbengkalai. “Iya. Sudah lama tidak ada operatornya. Kan kemarin pas Ahok (bekas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama), ini disegel. Sampai sekarang belum ada yang mengerjakan lagi,” terang salah seorang petugas sekuriti yang menemani Media Indonesia, melihat-lihat bekas bagunan tersebut, Rabu (10/1).

Kata dia, di atas lahan tersebut akan dibangun hunian bagi kalangan menengah atas, Ratu Prabu Residence 3. Letaknya persis bersebelahan dengan gedung perkantoran Ratu Prabu 2, dan berjarak kurang lebih 600 meter dari Ratu Prabu 1, tepatnya di Jalan Letjen TB Simatupang Kav 20, Cilandak Timur. Di sinilah PT Ratu Prabu Energi Tbk, bermarkas.

Namun, seperti ramai diwartakan, pada 2016 silam, area seluas 9.000 meter tersebut disegel Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan lantaran tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan mengambil lahan seluas 1.008 meter persegi yang sudah dibebaskan untuk Tol Depok Antasari.

Saat ditemui pada Selasa (9/1), Direktur PT Prabu Energi Tbk Burhanuddin Bur Maras mengatakan, proyek Gedung Ratu Prabu 3 memang belum dimulai. Dia merasa kedahuluan proyek jalan tol. “Kami mau mulai, sudah proses panjang. Orang PU (Kementerian Pekerjaan Umum) sudah bangun segala macam. Pusing kita. Apa boleh buat. Mereka bangun cloverleaf segala macam, jadi kita berhenti dulu. Saya takut nanti crane bisa saling senggol, berbahaya,” ujarnya.

Kini, Ratu Prabu malah berniat menggarap proyek lain yang tak kalah prestisius, Light Rail Transit (LRT) sepanjang 400 km dengan biaya fantastis, Rp405 triliun. Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan pun tidak tahu bahwa perusahaan yang dipimpin Burhanuddin itu mau ikut menggarap proyek infrastruktur tersebut. Namun, mantan Menko Polhukam itu tak keberatan. “Kalau memang itu ada, dia bawa duit sebesar itu, silakan saja. Kita senang mana saja yang bawa duit banyak,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/1).
Burhanuddin mengaku telah menyiapkan proyek ini sejak sekitar lima tahun lalu. Mereka bahkan telah mengajak konsultan asing melakukan kajian. Pada intinya, kata Burhanuddin, mereka siap termasuk jika harus membentuk konsorsium. Lalu, kapan bakal kembali melanjutkan Gedung Prabu 3? “Ya pelan-pelan sajalah,” ujar Burhanuddin. (Fetry Wuryasti/E-2)

Komentar