Polkam dan HAM

Keterlibatan Politisi Terus Didalami

Rabu, 10 January 2018 10:57 WIB Penulis: Dero Iqbal Mahendra

MI/ROMMY PUJIANTO

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi megaproyek KTP-E dengan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). KPK akan berkonsentrasi terhadap praktik rasywah dalam klaster politik.

Hal tersebut dibenarkan juru bicara KPK Febri Diansyah. Menurutnya, penyidik KPK akan memanggil dan memeriksa sejumlah anggota DPR yang berkaitan dengan kasus korupsi KTP-E. "Minggu ini kami akan mendalami klaster politik," terang Febri di Jakarta, kemarin.

Senin (8/1), pihak KPK sudah memanggil sejumlah politisi untuk diperiksa seperti mantan Ketua DPR Marzuki Alie buat tersangka ASS. KPK pun kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah politisi yang berjumlah lima orang.

Di antaranya Olly Dondo-kambey, mantan anggota DPR yang saat ini menjadi Gubernur Sulawesi Utara, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rindoko Dahono, Jazuli Juwaini, politikus PKS, politikus PPP Numan Abdul Hakim, serta politikus Partai Demokrat M Jafar Hafsah.

"Penyidik mengklarifikasi proses pembahasan proyek KTP-E dan dugaan aliran da-na kepada sejumlah pihak," terang Febri.

Seusai diperiksa, M Jafar menyatakan tidak ada sesuatu yang esensial dalam pemeriksaan kali ini dan hanya bersifat melanjutkan pemeriksaan sebelumnya.

"Saya kembali ditanyakan terkait kasus tersebut, bahwa saya tidak terkait karena saya dari Komisi IV DPR," terang Jaffar saat me-ninggalkan Gedung KPK.

Berlangsung normatif

Selain Jaffar, Numan Abdul mengaku ditanya soal peran-annya selama menjabat sebagai anggota Komisi II DPR dalam proses pembahasan KTP-E. Dirinya mengaku ketika itu menjabat anggota komisi dan juga anggota banggar dari Komisi II.

Dirinya menceritakan bahwa prosesnya berjalan seperti biasa. Anggaran diajukan pemerintah yang ketika itu dipegang Susilo Bambang Yudhoyono. Pembahasannya dinilai berlangsung normatif.

"Saya ditanya karena posisi saya sebagai Kapoksi dari PPP dari 9 kapoksi. Saya diduga sejak awal mendapat US$37 ribu, meski saat saya tanyakan siapa yang ucap ternyata enggak ada," jelas Numan.

Dirinya menyatakan dalam pemeriksaan sudah menjelaskan segala yang diketahuinya tentang peran dan posisinya saat itu. Sementara itu, Olly ditanya terkait perbuatan politikus Golkar Markus Nari dan pengusaha Anang Sugiana Sudihardjo.

"Tadi diklarifikasi untuk tersangka Markus Nari dan Anang, makanya lama, ada 2 BAP (berita acara pemerik-saan)," kata Olly seusai dipe-riksa.

Olly juga menegaskan tidak ada penggelembungan anggar-an KTP-E di DPR. "Mana ada mark-up anggaran di DPR, DPR hanya menyetujui undang-undang kok, tidak ditanya aliran uang," kata Olly yang juga mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut.

"Tidak ada koordinasi dengan anggota Banggar dengan Markus, semua anggaran KTP-E itu program pemerintah, jadi sudah ada di nota keuangan," tambah Olly.

Dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto disebutkan Olly Dondokambe sebagai wakil ketua Banggar DPR mendapatkan uang US$1,2 juta. (*/P-4)

#KORUPSI KTP-E

Komentar