Polemik

Menutup Celah Mobilisasi Politik TNI/Polri

Senin, 8 January 2018 10:04 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

Yayasan Perludem/ Grafis : CAKSONO

SEPERTI pemilihan umum kepala daerah (pilkada) sebelumnya, perhelatan pilkada serentak 2018 kembali diramaikan kehadiran sejumlah perwira tinggi (pati) TNI-Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, kali ini kebanyakan bakal calon masih berstatus sebagai anggota aktif kepolisian dan TNI.

Fenomena itu tidak terlepas dari pengesahan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan anggota Polri dan TNI tidak perlu menanggalkan jabatan sebelum resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, seharusnya para perwira tinggi Polri dan TNI yang terjun ke politik pensiun dini sebelum masuk bursa pencalonan. Pasalnya peluang penyalahgunaan kekuasaan terbuka lebar jika calon dari TNI-Polri mulai menyosialisasikan diri di depan publik sebelum melepas jabatan di instansi masing-masing.

"Kalau masih aktif dan bersosialisasi demi kepentingan pilkada, itu sudah berpolitik artinya dan itu jelas sudah melanggar UU TNI dan UU Polri," ujar Al Araf saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Setidaknya ada tiga nama perwira Polri aktif yang hampir pasti maju di pilkada serentak 2018, yakni Kakor Brimob Irjen Murad Ismail di pilgub Maluku dan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin ke pilgub Kaltim dan Kapolda Jabar Anton Charliyan yang mendampingi Tb Hasanuddin sebagai cawagub di pilgub Jabar. Dari TNI, Letjen Edy Rahmayadi yang baru saja menanggalkan jabatannya sebagai Pangkostrad dipastikan maju sebagai cagub Sumut.

Al Araf menyarankan agar penyelenggara pemilu membuat aturan khusus terkait dengan calon kepala daerah dari kalangan TNI dan Polri. Di sisi lain, KPU dan Bawaslu juga harus ketat mengawasi upaya-upaya memobilisasi dukungan dari instansi TNI dan Polri.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Tb Ace Hasan Syadzily sependapat bahwa harus ada aturan khusus untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh calon kepala daerah dari kalangan petinggi Polri dan TNI. Karena itu, Komisi II berencana mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna membahas aturan itu. "Saya kira langkah yang baik jika ada aturan tegas soal penyelewengan institusi negara untuk kepentingan politik praktis."

Ketika secara aturan tidak ada yang dilanggar, masih ada persoalan etika yang semestinya tidak diabaikan. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan menjadi tidak etis ketika pimpinan atau perwira tinggi TNI/Polri berbicara di luar tupoksi mereka dalam suatu kegiatan internal atau eksternal.

Lebih lanjut, Indria menggarisbawahi institusi asal bakal calon tersebut. TNI ataupun Polri dituntut bersikap netral terkait dengan pencalonan mantan pemimpin mereka tersebut. Meski pucuk pimpinan dari kedua organisasi sudah menyampaikan instruksi agar bersikap netral, untuk wilayah jauh dari Jakarta itu dikhawatirkan tidak akan begitu efektif.

Oleh karena itu, kata Indria, perlu ada pengawasan publik yang dapat mengawal proses tersebut.

Pemfinalan aturan

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pihaknya tengah memfinalkan draf peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Dalam perbawaslu tersebut akan diatur bagaimana ASN, TNI, dan Polri yang sudah mendaftarkan diri dan diusung parpol tidak menggunakan institusi mereka untuk memobilisasi kepentingan politik masing-masing.

"Ini persoalan menjaga netralitas ASN, TNI, Polri. Meskipun secara hukum normatif dijaga netralitasnya, jangan sampai institusi mereka terbawa ke ranah politik. Itu nanti kami akan lakukan di perbawaslu khusus mengenai pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri," ucap Abhan kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.(Dro/Nur/P-1)

Komentar