Ekonomi

Agar Milenial Berdaya Membeli Papan

Jum'at, 8 December 2017 09:28 WIB Penulis: MI

ANTARA/Bernadeta Victoria

BEBERAPA tahun mendatang, generasi milenial--orang-orang yang lahir antara 1981 dan 1994--yang tinggal di megapolitan terancam tidak dapat membeli atau memiliki rumah sendiri. Hal itu memantik kekhawatiran tersendiri pada pemerintah.

“Ini disebabkan kenaikan harga tanah tidak sejalan dengan kenaikan income. Kalau terus dibiarkan, generasi milenial tidak akan mampu membeli rumah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam acara Indonesia Property Forum di Jakarta, baru-baru ini.

Untuk menjaga harga tanah, kata dia, Kementerian ATR/BPN tengah mengupayakan pembentukan bank tanah. Menurut Sofyan, dengan memiliki bank tanah, pihaknya bisa berfungsi sebagai land manager sebagaimana regulator pertanahan di negara-negara lain. Saat ini Kementerian ATR sebatas menjalankan fungsi land administrator, yakni mengatur hak dan memberi kepastian hukum atas tanah.

“Di mana-mana Kementerian Agraria punya dua tangan, land administrator dan land manager. Ini land manager sejak 1958 dihilangkan. Jadi walau secara de jure negara menguasai seluruh tanah, secara de facto negara tidak punya tanah,” ucapnya.

Sofyan menambahkan rencana pembentukan bank tanah telah dimasukkan ke daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang diserahkan Kementerian ATR/BPN sebagai wakil pemerintah kepada Komisi II DPR RI. “Kalau sudah ada bank tanah, hari ini tanah telantar bisa kita ambil, kita berikan ke instansi yang membutuhkan,” kata dia.

Dalam diskusi serupa, Chairman Lippo Group Mochtar Riadi melontarkan gagasan lain. Ia menyarankan agar tidak terpaku untuk menciptakan perumahan di kota-kota yang telah ada. Justru, para pengembang dapat membangun hunian dengan konsep kota baru. “Jadi bukan hanya membangun rumah, melainkan kota,” ucap pebisnis kawakan itu.

Ia meyakini konsep kota baru akan lebih memungkinkan bagi semua kalangan untuk berkesempatan memiliki rumah. Dengan kata lain, kekhawatiran generasi milenial akan sulit memiliki ‘papan’ di masa depan dapat lenyap.

Selain bank tanah, Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pengembangan kawasan berorientasi transit atau yang lebih dikenal dengan transit oriented development (TOD). Sofyan menuturkan aturan itu dikeluarkan untuk mendukung pembangunan integrasi transportasi umum massal yang telah dilakukan pemerintah. “Negara sudah investasi besar sekali untuk MRT, LRT, sangat penting untuk meng-capture value yang di-create pemerintah,” jelasnya seperti dilansir Kementerian ATR/BPN.

Pembangunan kawasan TOD dibagi dalam tiga jenis tipologi kawasan berdasarkan skala layanan, pengembangan pusat pelayanan, dan kegiatan yang dikembangkan. “Ini akan menjadikan kota lebih baik dan mobilitas orang menjadi lebih cepat dan lebih murah,” pungkasnya. (Mut/RO/S-2)

Komentar