Ekonomi

DPR Janji Tuntaskan RUU Pertanahan Tahun Depan

Jum'at, 8 December 2017 09:25 WIB Penulis: Ghani Nurcahyadi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil saat ditemui Media Indonesia, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (1/11)---MI/Adam Dwi

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji melakukan pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan pada Januari 2018. Sebabnya, Komisi II yang membidangi hal tersebut akan menempatkan penyelesaian RUU Pertanahan sebagai prioritas pada 2018.

“Sudah komitmen kami RUU Pertanahan menjadi paling prioritas di Komisi II,” ujar Wakil Ketua Komisi II Muhammad Lukman Edy pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. “Kalau lancar bisa selesai dalam satu atau dua kali sidang,” tambahnya.

Pada rapat tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertanahan kepada DPR. Pada DIM RUU Pertanahan, Kementerian ATR/BPN memberikan sejumlah usulan baru, pendalaman, dan perubahan.

Usulan diberikan agar UU Pertanahan menjadi piranti social engineering, yakni undang-undang positif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. “RUU Pertanahan juga sebagai omnibus law sehingga harus dapat menjembatani harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal tanah,” papar Sofyan.

Beberapa usulan baru yang diberikan di antaranya penambahan hak penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah. Hal itu seiring dengan berbagai keperluan dan infrastruktur publik.

Usulan pembentukan bank tanah juga tak ketinggalan. Bank tanah akan menjamin kedaulatan negara atas tanah, mengontrol harga tanah, dan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan.

Usulan lain ialah hak pengelolaan sebagai hak atas tanah diberikan kepada instansi pemerintah dan masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah tanpa mengganggu kelangsungan usaha. “Harus berdasarkan prinsip saling menguntungkan,” tutur dia.

Meski begitu, Sofyan memastikan usulan pada DIM RUU Pertanahan tidak mengubah filosofi, asas, dan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). “Tetap berlaku dan menjadi rujukan RUU Pertanahan. UUPA tetap sebagai undang-undang pokok,” tandasnya.

Peradilan mandiri
Di sisi lain, perwujudan peradilan tanah yang mandiri juga disuarakan. Menurut Valerine Kriekhoff, kasus pertanahan mendominasi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (MA). Tiap tahun MA menangani tidak kurang dari 13 ribu kasus.

“Setiap bulan MA hanya mampu menyelesaikan tak lebih dari 250 kasus. Akibatnya, tidak mungkin kasus pertanahan yang masuk ke pengadilan dapat ditangani secara cepat dan berbiaya murah jika tak ada reformasi hukum,” ucap mantan Hakim Agung dan Guru Besar Universitas Indonesia itu, Jakarta, belum lama ini.

Agar sengketa pertanahan di Indonesia dapat segera diturunkan dan diatasi dengan cepat, Valerine meminta pemerintah memasukkan draf peradilan pertanahan mandiri dalam RUU Pertanahan.

“Kasus pertanahan di Indonesia cukup krusial sehingga tidak mungkin masalah itu dapat ditangani secara konvensional seperti yang terjadi saat ini. Perlu ada reformasi hukum dalam regulasi pertanahan yang sudah ada sejak 1960-an itu,” kata Valerine.

Jika pemerintah dan DPR sulit membuat peradilan khusus soal pertanahan, imbuh Valerine, Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) akan mengusulkan agar fungsi lembaga mediasi di BPN dapat dioptimalkan dalam RUU Pertanahan. Harapannya, penyelesaian kasus pertanahan tidak memakan waktu lama dan berbiaya murah. (Ant/S-2)

Komentar