Polkam dan HAM

Jadi Justice Collaborator Andi Dituntut 8 Tahun

Jum'at, 8 December 2017 09:16 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

JAKSA penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-E) Andi Agustinus alias Andi Narogong hukuman 8 tahun penjara serta membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," ucap jaksa Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan nomor TUT-79/24/12/2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Selain itu, Andi diminta membayar uang pengganti sebagai bentuk pidana tambahan sebesar US$2,150 juta. Lewat aksinya, Andi dinilai memperoleh keuntungan pribadi sebesar US$2,5 juta dan Rp1,186 miliar.

Dalam surat tuntutan, Andi telah mengembalikan uang sebesar US$350 ribu pada 27 November lalu yang dijadikan pertimbangan pengurangan kewajiban uang pengganti.

Jaksa menuntut Andi dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Andi terbukti menyalahgunakan wewenang Setya Novanto untuk ikut terlibat dalam proses pembahasan anggaran dan pengadaan barang/jasa secara melawan hukum.

Lewat uraian dalam surat tuntutan setebal 3.127 halaman, jaksa berkesimpulan telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan Andi Narogong, Setya Novanto, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Isnu Edhi Wijaya, Irman, Anang S Sudihardjo, dan Sugiharto.

Kerja sama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi.

"Dengan demikian, kami berpendapat unsur Pasal 55 ayat (1 ke-1) KUHP ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum," terang jaksa Mufti.

Pelanggaran berat

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai Andi telah melakukan pelanggaran berat karena efeknya masih dirasakan sampai saat ini.

"Sementara untuk pertimbangan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya," terang jaksa Mufti.

Hal meringankan lainnya, Andi mendapat status sebagai justice collaborator (JC) karena kooperatif dan terbuka memberikan keterangan. Pimpinan KPK telah mengeluarkan surat keputusan pemberian status JC pada Andi pada 5 Desember lalu.

Menurut rencana, persidangan akan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda pembacaan pleidoi. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Andi serta penasihat hukum untuk memberikan pembelaan.

Ditemui selepas sidang, penasihat hukum Andi Narogong, Samsul Huda, menyatakan sudah sepakat tidak menolak uang pengganti yang dituntut JPU. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan fakta hukum.

"Itu sudah jadi fakta hukum yang terang, uang dari Johanes Marliem ditransfer ke mana siapa yang menerima juga sudah terang. Uang pengganti pun Andi sudah komitmen mengembalikan, jadi tidak masalah," terang dia.

Dirinya menyatakan akan mempersiapkan materi pembelaan dalam waktu satu minggu sesuai dengan ketentuan.

Meskipun demikian, dirinya berharap Andi dihukum dengan hukuman seringan-ringannya karena sudah bersikap kooperatif.

"Kami berharap hukuman yang seringan-ringannya."(P-4)

Komentar