Polkam dan HAM

LPSK Serahkan Ganti Rugi Korban Perdagangan Manusia

Jum'at, 8 December 2017 08:59 WIB Penulis: Ant/P-1

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lies Sulistiani (kiri) -- MI/Immanuel Antonius

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan restitusi atau ganti rugi kepada delapan warga Myanmar yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

"Pemerintah Indonesia dan Myanmar telah menjalankan kewajiban hukum dan moral agar para korban segera mendapatkan haknya uang ganti rugi yang dibayarkan pelaku," kata Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lies Sulistiani, di Jakarta, kemarin.

Penyerahan restitusi sempat tertunda cukup lama karena berbagai kendala. Restitusi tersebut merupakan bagian dari putusan sidang di Pengadilan Negeri Tual Maluku pada 10 Maret 2016. Sebanyak 22 warga Myanmar diperiksa menjadi saksi dan korban TPPO di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

LPSK dapat menghadirkan 13 korban TPPO asal Myanmar saat sidang di Pengadilan Negeri Tual Maluku.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tual memvonis bersalah tiga tahun penjara dan denda Rp160 juta kepada tujuh terpidana termasuk lima warga Thailand. Hakim juga memerintahkan lima terpidana membayar restitusi Rp773,3 juta kepada 11 korban TPPO. Namun, realisasinya hanya empat terpidana yang sanggup membayar ganti rugi uang bagi delapan korban dengan jumlah restitusi sebesar Rp438 juta.

Kasus TPPO Benjina kini menjadi acuan penanganan dan perlindungan TPPO lintas negara. Dubes Republik Uni Myanmar untuk Indonesia H E Daw Ei Ei Khin Aye pun mengapresiasi kinerja pemerintah yang merealisasikan ganti rugi tersebut.

Dana itu akan diserahkan kepada korban melalui Deputi Duta Besar Myanmar untuk Indonesia pada pekan kedua Desember 2017.

Komentar