Polkam dan HAM

Presiden Minta Publik Ikut Beri Sanksi

Jum'at, 8 December 2017 08:53 WIB Penulis: Pol/P-1

ANTARA/Puspa Perwitasari

GUNA mendorong perbaikan pelayanan publik, Presiden meminta Ombudsman Republik Indonesia melaporkan temuan-temuan kepadanya. Menurut Komisioner ORI Laode Ida, Jokowi juga mendorong lembaganya memublikasi hasil kajian kepada publik.

"Biar instansi yang enggak patuh pada standar pelayanan publik atau misalnya malaadministrasi diberi sanksi oleh publik sendiri," ujar Laode saat ditemui di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Ombudsman memaparkan laporan tahunan kepada Presiden.

Dalam kesempatan itu, Ombudsman memaparkan kinerja 14 kementerian dalam hal pelayanan publik kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, sebanyak 35% yang berada di zona hijau. Zona hijau berarti institusi tersebut memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Kemudian, sekitar 57% berada pada zona kuning (kepatuhan sedang), sedangkan kementerian yang mendapatkan zona merah, yakni Kementerian Pertahanan.

Salah satu masalah yang membuat kementerian dianggap buruk dalam melayani masyarakat adalah penundaan berlarut. Sejumlah laporan, kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, menyatakan beberapa kementerian terlalu lama melayani sehingga kepentingan publik pun tertunda.

Presiden berharap ada perbaikan di bidang pelayanan publik. Bila pelayanan publik baik, malaadministrasi terhindar sekaligus mempersempit peluang korupsi.

Persoalan dalam pelayanan publik penting segera diperbaiki karena berpotensi menimbulkan suap atau pungutan liar. "Pelayanan yang tidak disengaja atau disengaja lamban membuat publik membayar ekstra agar cepat dilayani. Padahal, pelayanan yang cepat dan bagus ialah hak publik dan sudah menjadi standar," ucap Amzulian.

Agar temuan-temuan Ombudsman lebih terkomunikasikan dengan baik, Presiden akan menggelar pertemuan secara periodik dengan lembaga tersebut.

Komentar