Polkam dan HAM

Pemerintah Harus Total Tingkatkan SDM

Jum'at, 8 December 2017 08:43 WIB Penulis: Nur/P-2

Mendikbud Muhadjir Effendy -- MI/PANCA SYURKANI

KONSTITUSI telah menjamin pendidikan bangsa Indonesia. Untuk itu, warga negara Indonesia harus merasa beruntung karena sudah ada fondasi yang kuat terhadap pendidikan di negeri ini.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan hal itu dalam acara Simposium Nasional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut UUD 1945. "Di beberapa negara, berapa anggaran pendidikan? Ternyata kecil. Peru cuma 3%, Brasil 5%, kita 20%. Artinya jauh lebih maju. Secara fondasi sudah kukuh, tinggal implementasinya," kata Zulkifli di Gedung Nusantara IV, kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Implementasi yang dimaksud terkait dengan pemberian beasiswa. Menurutnya, pemerintah harus total dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Misalnya ada dana untuk beasiswa. Pemerintah kan, dana itu didepositokan, bunganya baru untuk beasiswa. Kita jangan investasi dalam uang, ada dana beasiswa, habiskan. Dosen-dosen, anak muda dikirim ke luar negeri. Kita investasinya di manusia."

Zulkifli menilai pendidikan penting bagi sebuah bangsa. Tiga syarat sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang besar dan maju, salah satunya memiliki ilmu atau pendidikan. Selain ilmu, bangsa yang besar memiliki social trust. "Harus ada rasa saling percaya antarmasyarakat. Social trust itu akan lahir kalau kebijakan publik yang dilakukan DPR, MPR, DPD, dan pemerintah sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama," imbuh Zulkifli yang juga Ketua Umum PAN.

Terakhir, bangsa yang besar dan maju ialah yang memiliki nilai-nilai. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki nilai-nilai yang kukuh, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyoroti grand design dari pendidikan bangsa ini. Jika merujuk pada aturan yang ada, grand design saat ini mengacu pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Namun, kalau grand design itu ada, sulit untuk menempatkan posisi dari grand design tersebut. Hal itu disebabkan tidak ada lembaga tertinggi, seperti MPR yang dulu, yang berhak untuk menjaga, mengawal, dan menjamin bahwa grand design tersebut dilaksanakan siapa pun.

"Grand design memerlukan kesepakatan nasional untuk betul-betul jadi acuan jangka yang sangat panjang bagi sebuah bangsa. Kalau belum ada kesepakatan nasional bahwa grand design itu akan dilaksanakan secara abadi, siapa pun yang jadi presiden, kita tidak akan bisa membuat apa yang disebut grand design itu. Grand design itu hanya visi yang dirancang presiden terpilih," tuturnya.

Menurut Zulkifli, ada hal yang harus dibenahi dalam mengawal pendidikan bangsa ini, seperti penguatan karakter bangsa yang dilaksanakan di tingkat paling bawah dan akses terhadap pendidikan dan pendidikan vokasi.

Komentar