Ekonomi

E-Money Sah sebagai Alat Bayar

Jum'at, 8 December 2017 07:43 WIB Penulis: Try/E-2

Dok. BTN

GUGATAN untuk uji materiil Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/12/PBI/2009 yang berkaitan dengan Uang Elektronik ditolak Mahkamah Agung RI.

Hal itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Desember 2017.

"Dengan demikian, PBI Uang Elektronik masih dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya terutama UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman melalui pernyataan resmi di Jakarta, kemarin.

Bank Sentral memandang, penolakan permohonan uji materiil tersebut memberikan kepastian hukum bagi penggunaan uang elektronik.

Untuk diketahui, penggunaan uang elektronik atau e-money antara lain diberlakukan kepada pengguna jalan tol.

Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan alat pembayaran ini di sejumlah supermarket maupun kereta api commuterline.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menyuarakan penolak-an terhadap PBI Uang Elektronik.

Mereka antara lain Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) yang menggugat PBI uang elektronik dengan permohonan peninjauan kembali karena uang elektronik dianggap meresahkan.

Mereka juga beralasan aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

UU Mata Uang hanya mengatur rupiah dalam bentuk kertas dan logam, bukan uang elektronik.

Dengan putusan MA ini, masyarakat, ujar BI, kini tidak perlu khawatir untuk menggunakan uang elektronik karena dilindungi payung hukum sesuai PBI No 16/8/PBI/201.

"Bagi kita semua, ini berita baik. Pastikan penggunaan e-money kuat hukumnya dengan putusan ini. Aturan tentang e-money juga tidak bertentangan dengan UU mata uang," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci.

Komentar