Humaniora

Program JKN Harus Terus Berlanjut

Jum'at, 8 December 2017 06:43 WIB Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

EFISIENSI serta cost sharing (pembiayaan bersama) dengan pemerintah daerah (pemda) dinilai mendesak dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menekan defisit keuangan.

Efisiensi dapat dilakukan dengan memangkas biaya operasional dengan memanfaatkan teknologi dan perbaikan manajemen klaim. Cost sharing dengan pemda dapat dilakukan dengan pemanfaatan pajak rokok.

"Pajak rokok itu kan pajak yang diambil pemda, jadi sangat bisa dimanfaatkan untuk cost sharing," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dalam Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, kemarin.

Mardiasmo mengatakan, meski tidak semua, setidaknya pemda dapat memberikan 37,5% pajak rokok untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

Sisanya dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan di daerah masing-masing.

"Untuk tahun ini pemerintah telah membayar semua kekurangan biaya BPJS per November 2017 senilai Rp7,8 triliun. Bahkan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan khusus untuk penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp2,1 triliun. Selanjutnya, upaya-upaya efisiensi dan cost sharing harus serius dilakukan."

Mardiasmo menjelaskan perbaikan-perbaikan tersebut harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program JKN.

"Sampai hari ini banyak pemda yang masih utang terhadap BPJS. Kurang lebih Rp1,3 triliun utang pemda. Sudah kita keluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183 Tahun 2017 untuk mengatur tata cara pemotongan dana bagi hasil kepada daerah yang punya tunggakan JKN. Itu akan dikejar untuk dapat diimplementasikan dengan maksimal," papar Mardiasmo.

Perokok ditanggung

Staf Ahli Kementerian Kesehatan Donald Pardede mengatakan, meski wacana untuk memanfaatkan pajak rokok terus dikaji guna menekan defisit keuangan, ia memastikan BPJS Kesehatan akan dan harus tetap menanggung biaya pengobatan penyakit katastropik dan masyarakat perokok aktif. Meski umumnya, penyakit tersebut diidap perokok.

"Karena untuk memastikan apakah penyebab penyakitnya karena rokok juga tidak mudah dan tidak murah. Jadi tetap jamin, bersamaan (dengan itu) penguatan pencegahan perokok baru harus dilakukan," ujar Donald.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, meski masih mengalami defisit, BPJS Kesehatan mengalami kemajuan signifikan.

Dari angka sementara yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada 2016 JKN telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan akibat biaya pengobatan yang besar.

Tak hanya itu, JKN juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih parah.

"Peserta JKN sekitar 186 juta jiwa. Total pemanfaatan JKN selama 3,5 tahun mencapai 522,9 juta pemanfaatan. Artinya, dalam sehari ada 415 ribu pemanfaatan JKN, baik di FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama/puskesmas) maupun di rumah sakit," ujar Fachmi.

(H-3)

Komentar