Polkam dan HAM

Andi Narogong Dituntut 8 Tahun dan Diberikan Status JC

Kamis, 7 December 2017 22:44 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

MI/ BARY FATHAHILAH

JAKSA Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan korupsi menuntut Tersangka korupsi pengadaan KTP-Elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan hukuman 8 tahun penjara. Andi juga dituntut untuk membayar denda Rp1 Miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," ucap Jaksa Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan nomor TUT-79/24/12/2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (7/12).

Andi juga diminta untuk membayar uang pengganti sebagai bentuk pidana tambahan sebesar US$2,150 juta. Lewat aksinya Andi dinilai memperoleh keuntungan pribadi sebesar US$2,5 juta dan Rp1,186 miliar. Adapun Andi dikatakan dalam surat tuntutan telah mengembalikan uang sebesar US$350 ribu pada 27 November lalu yang dijadikan pertimbangan pengurangan kewajiban uang pengganti.

Jaksa menuntut Andi dengan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. Lewat Pasal terssebut, Andi terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang Setya Novanto untuk ikut terlibat dalam proses pembahasan anggaran dan pengadaan barang/jasa secara melawan hukum.

Lewat uraian dalam surat tuntutan setebal 3127 halaman Jasksa berkesimpulan telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan Andi Narogong, Setya Novanto, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Isnu Edhi Wijaya, Irman, Anang S Sudihardjo dan Sugiharto. Kerjasama tersebut menunjukan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi.

"Dengan demikian kami berpendapat unsur Pasal 55 Ayat (1 ke-1) KUHP ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum," terang Jaksa Mufti.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai Andi telah melakukan pelanggaran berat karena efeknya masih dirasakan sampai saat ini.

"Sementara untuk pertimbangan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya," terang Jaksa Mufti.

Hal meringankan lainnya, Andi dikatakan diberi status sebagai Justice Collaborator (JC) karena sifat kooperatif dan terbuka saat memberikan keterangan. Pimpinan KPK, telah mengeluarkan surat keputusan pemberian statsu JC pada Andi pada 5 Desember lalu.

"Terdakwa berstatus sebagai Justice Collaborator berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK RI No. KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Berkerjasama (JUstice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa ANdi Agustinus alias Andi Narogong," papar Jaksa Mufti.

Menurut rencana, persidangan akan dilanjutkan Kamis depan dengan agenda pembacaan Peidoi. Majelis hakim memberikan kesempatan pada Andi serta penasihat hukum untuk memberikan pembelaan.

Ditemui selepas sidang, Penasiht Hukum Andi Narogong, Samsul Huda, menyatakan sudah sepakat tidak menolak uang pengganti yang dituntut JPU. Menurutnya, hal itu sudah sesua dengan fakta hukum.

"Itu sudah jadi fakta hukum yang terang, uang dari Johanes Marliem ditransfer ke mana siapa yang menerima juga sudah terang. Uang pengganti pun Andi sudah komitmen mengembalikan, jadi tidak masalah," terang dia.

Dirinya menyatakan akan memeprsiapkan materi pembelaan dalam waktu satu minggu sesuai ketentuan. Meskipun demikian, dirinya berharap Andi dihukum dengan hukuman seringan-ringannya karena sudah bersikap kooperatif. (OL-2)

Komentar