Ekonomi

Penyelenggara Teknologi Finansial Wajib Mendaftar Per 1 Januari 2018

Kamis, 7 December 2017 20:34 WIB Penulis: Fetry Wuryasti

Ilustrasi

BANK Indonesia (BI) melihat pertumbuhan teknologi finansial (financial technology/fintech) yang bertumbuh cepat juga dapat menimbulkan risiko. Maka, kebijakan BI menyeimbangkan bagaimana menjaga fintech tetap berkembang tapi tetapi tidak mengganggu kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

Pada 29 November lalu, BI telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial . Pada waktu bersamaan, juga dikeluarkan dua petunjuk teknis Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang ruang ujicoba terbatas (regulatory sandbox) teknologi finansial.

Menurut Deputi Gubernur BI Sugeng, penyelenggara teknologi finansial yang masuk dalam lima kategori yaitu melakukan sistem pembayaran, mendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, kemudian melakukan kegiatan pinjaman dan pembiayaan, dan kelima melakukan jasa finansial lainnya, mereka wajib mendaftarkan bidang usahanya kepada BI. Setelah didaftarkan ke BI, kegiatan penyelenggara teknologi financial itu akan diuji coba terbatas selama setidaknya 6 bulan, untuk kemudian memperoleh izin dan bisa diawasi kegiatan transaksi keuangannya.

"Untuk penyelenggaraan tekfin di sistem pembayaran, ada suatu kewajiban pendaftaran ke BI dan Dikecualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh izin BI dan atau tenyelenggara teknologi yang diatur ke kewenangan otoritas lain. PJSP harus tetap meyampaika informasi ke Bank Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan model bisnis yang baru yang memenuhi kriteria fintek, ujar Sugeng pada Briefing Media mengenai PBI Fintech, di Jakarta, Kamis (7/12).

Sementara bagi mereka yang melaksanakan sistem pembayaran, lanjut Sugeng, tetap wajib daftar ke Bank Indonesia.

Oleh karena itu, pada penyelenggara yang melaksanakan beberapa jenis usaha, akan dicek lebih lanjut pendaftarannya di OJK. Jika kemudian kemudian diketahui mengadopsi sistem pembyaaran, pelaku usaha tersebut juga harus mendaftar ke BI.

"Pendaftaran ini wajib mulai 1 Januari 2018," tambahnya.

Setelah pendaftaran, dalam regulatory sandbox, BI akan memantau perkembangannya inovasi pelaku usaha fintech tersebut. Dalam ruang uji coba terbatas produk teknologi financial, BI akan melakukan monitoring dan evaluasi inovasi pproduk layanan bisnis proses.

"Uji terbatas sangat diperlukan, waktunya enam bulan. Jadi sewaktu diuji terbatas tadi ada batasan yang kami kenakan, baik dari wilayah operasi, batasan pengguna sekaligus lisensi. Kalau kami belum tahu risikonya, maka harus dibatasi dahulu dan saat aman baru dilepas. Hal ini untuk penyelenggara tekfin model bisnis, regulasi yang berlaku," terangnya.

Sugeng menambahkan, teknologi finansial yang sudah terdaftar harus memenuhi beberapa kewajiban seperti perlindungan konsumen, kerahasiaan data, histori transaksi prinsip manajemen risisko seperti perundang undangan anti pencucuan uang pendanaan terorisme.

"Kami harapkan ekosistem teknologi finansial bisa mendorong ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif untuk menjaga kestabilan moneter aman dan handal," tukas Sugeng. (OL-6)

Komentar