Ekonomi

Judicial Review Ditolak, PBI Uang Elektronik Miliki Kepastian Hukum

Kamis, 7 December 2017 19:47 WIB Penulis: Fetry Wuryasti

Ilustrasi

KEPALA Departemen Hukum Bank Indonesia (BI) Rosalia Suci menyampaikan bahwa Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai uang elektronik telah mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dia sampaikan setelah pengajuan uji materi (judicial review) oleh masyarakat sipil ditolak oleh Mahkamah Agung.

"Beberapa waktu lalu PBI uang elektronik diuji materi atau judicial review di Mahkamah Agung oleh dua warga masyarakat, yang merasa PBI uang elektornik tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang mata uang dan dianggap menciptakan jenis uang baru di luar uang logam dan uang kertas," jelasnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (7/12).

Gugatan lainnya oleh mereka yaitu PBI tersebut juga dianggap pemaksaan penggunaan uang elektronik di jalan tol dan diskriminasi hak rakyat. Bagi BI pengajuan uji materi tersebut mengkhawatirkan karena PBI uang elektronik menjadi basis penggunaan untuk segala macam transaksi. Uang elektronik kini digunakan mulai dari transaksi di jalan tol, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.

"Di Mahkamah Agung, Pada tanggal 5 Desember kemarin telah diputus oleh majelis hakim bahwa judicial review ditolak, sehingga PBI ini tetap berlaku sebagaimana adanya," tuturnya.

Menurut Suci, dengan ditolaknya judicial review oleh MA, hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyrakat pengguna.

"Kalau misalnya kalah, risikonya PBI harus dicabut, dan uang elektornik tidak memiliki landasan hukum. Dengan hasil ini, penggunaan uang elektornik kuat hukumnya dan dengan putusan ini aturan uang elektronik tidak bertentangan dengan undang-undang mata uang," tukas Suci. (OL-6)

Komentar