Polkam dan HAM

Zumi Zola Siap Beri Keterangan jika Dibutuhkan

Kamis, 7 December 2017 11:30 WIB Penulis:

ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN

GUBERNUR Jambi Zumi Zola siap diperiksa KPK terkait dengan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Saya selalu ditanyakan bagaimana siap apa tidak kalau dipanggil. Insya Allah kalau dipanggil, saya akan datang karena patuh dan hormat kepada hukum yang berlaku di negara ini. Saya warga negara Indonesia dan pejabat negara. Sampai saat ini belum ada pemanggilan itu," kata Zumi Zola di Istana Presiden Bogor, kemarin.

Hal itu terkait dengan ditetapkannya Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin sebagai tersangka pemberi suap pengesahan RAPBD Jambi 2018 dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono dengan total uang yang diamankan Rp4,7 miliar.

Uang bagi anggota DPRD Provinsi Jambi itu diduga agar mereka bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 karena sejumlah anggota DPRD be-rencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 berhubung tidak ada jaminan dari pihak pemprov.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai uang ketuk.

Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan pemprov.

Zumi mengaku memerintahkan sekda untuk bekerja sesuai prosedur.

"Kan kemarin sudah ada ya statement dari sekda yang mengatakan tidak ada terlibat. Saya juga tidak terlibat, juga dari tersangka di sana. Saya memfasilitasi pokok pikiran dari teman-teman DPRD."

Contohnya di salah satu daerah butuh jalan, butuh bantuan untuk nelayan.

"Silakan lakukan selama itu tidak menyalahi aturan. Kita fasiltasi. Tetapi kalau sudah menyalahi aturan, tidak bisa tiba-tiba di penghujung nanti ada, wah tidak bisa seperti itu." (Gol/Dro/Ant/P-2)

Komentar