Polkam dan HAM

Data yang tidak Terintegrasi Jadi Penyebab

Kamis, 7 December 2017 11:15 WIB Penulis: Gol/P-2

MI/Rommy Pujianto

PEMERINTAH dan KPK berkomitmen terus melakukan penataan terhadap izin usaha pertambangan (IUP). Pembenahan itu sengaja dilakukan lantaran masih banyak kasus IUP yang belum sepenuhnya clean and clear (CnC).

Kesimpulan itu merupakan hasil rapat koordinasi antara KPK dan pemerintah yang diwakili Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kekisruhan IUP disebabkan data yang tak terintegrasi seperti berbagi data pertambangan, perusahaan, dan beneficial ownership.

Menurutnya ada 5 poin kesimpulan yang segera ditindaklanjuti. Pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis provinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat pun bakal diselesaikan tim bersama. "Rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalteng, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat."

Kedua, untuk surat keputusan yang sudah habis dan non-CnC per 31 Desember akan dihentikan pelayanan ekspor impornya oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketiga, Dirjen Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak. Bagi entitas yang bermasalah, kedua direktorat itu akan saling berbagi informasi.

Keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan turun ke provinsi untuk menyelesaikan IUP yang non-CnC, tumpang tindih, atau sengketa. "Terakhir akan ada klarifikasi untuk tagihan pendapatan negara bukan pajak senilai Rp4,3 triliun yang masih belum dibayar," kata dia.

Dirjen AHU Kemenkum dan HAM Fredi Haris mengakui kacaunya IUP mencederai hak-hak negara. Ia mengatakan sudah lama sadar ada hak negara di balik penunggakan IUP.

"Kami siap memblokir."(Gol/P-2)

Komentar