Polkam dan HAM

Arief Hidayat kembali Jadi Hakim MK

Kamis, 7 December 2017 10:30 WIB Penulis: Astri Novaria

MI/Susanto

MAYORITAS anggota Komisi III DPR RI menyetujui Arief Hidayat kembali menjabat sebagai hakim konstitusi untuk periode 2018-2023. Persetujuan itu diberikan Komisi III setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Arief di Komisi III DPR RI.

"Keputusan melalui 10 fraksi dan kita memutuskan bahwa Komisi III menyetujui Arief Hidayat dipilih kembali hakim MK dengan komposisi sembilan fraksi setuju," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Trimedya menuturkan lolosnya Arief berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni hasil uji kelayakan dan kepatutan, jam terbang, integritas, hingga putusan-putusan yang diambil. Selanjutnya, Komisi III akan membawa keputusan tersebut ke rapat pimpinan atau badan musyawarah. Kemudian, itu dibahas untuk disampaikan dan disahkan di rapat paripurna terdekat.

Dalam pemaparannya, Arief mengatakan ada prestasi-prestasi yang ditorehkan MK saat kepemimpinannya, tapi ia mengaku tidak dapat mengklaim sebagai prestasinya karena itu merupakan keputusan bersama sembilan hakim konstitusi. Salah satunya terobosan menyelesaikan perkara-perkara pilkada.

"Dalam rangka menutup celah di MK dilakukan upload terhadap permohonan perkara," ujar Arief.

Menurut Arief, MK terus melakukan perbaikan agar peradilan konstitusi menjadi peradilan yang modern dengan memanfaatkan teknologi terkini. MK Indonesia juga mendapat kepercayaan sebagai presiden MK se-Asia dan menjabat selama tiga tahun.

Isu pelanggaran

Proses lolosnya Arief kembali menjadi hakim MK diwarnai kabar tidak sedap. Ia dituding melakukan lobi-lobi ke DPR agar bisa terpilih kembali sebagai hakim konstitusi. Sebagai imbalan agar terpilih lagi, Arief diisukan menjanjikan putusan yang memihak Pansus Hak Angket KPK dalam uji materi UU MD3.

Trimedya membantah perpanjangan masa jabatan Arief dibarter dengan putusan MK terkait dengan keabsahan hak angket terhadap KPK. Ia menyatakan tidak mungkin Arief bisa memengaruhi putusan MK itu karena delapan hakim konstitusi lainnya bisa jadi memiliki pandangan yang berbeda.

"Lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Saya tidak mau berpraduga. Itu kecurigaan yang berlebihan," tutur Trimedya.

Anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid dalam konferensi pers, kemarin, menyatakan pihaknya akan meminta keterangan Arief Hidayat hari ini soal dugaan pelanggaran etik tersebut.

Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan kemarin juga sempat mendapat penolakan dari Fraksi Gerindra. Mereka keberatan Arief maju sebagai calon tunggal. Namun, setelah lobi-lobi pimpinan, uji kelayakan dan kepatutan pun dijalankan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie berpendapat, kendati tidak diatur secara tegas, semestinya ketika ada hakim MK yang habis masa jabatan perlu diajukan sejumlah calon pengganti. Hal itu bertujuan memenuhi syarat transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. "Saya rasa ini perlu mendapat perhatian supaya DPR tidak salah mengelola mekanisme rekrutmen calon hakim."(Nur/Gol/P-1)

Komentar