Megapolitan

Kemendagri Fokus di TGUPP dan Hibah DKI

Kamis, 7 December 2017 10:35 WIB Penulis:

ANTARA/GALIH PRADIPTA

KEMENTERIAN Dalam Negeri tengah mengevaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI tahun 2018.

Salah satu poin yang jadi perhatian yakni soal anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang melonjak signifikan dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,99 miliar.

Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, kemarin.

Pihaknya menekankan beberapa hal yang perlu diperjelas ikhwal TGUPP, terkait fungsi dan tugas yang akan dijalankan dari tim yang akan ditunjuk langsung Gubernur Anies Baswedan.

Karena jumlahnya yang mencapai 73 orang, Sumarsono khawatir terjadi kebijakan yang diambil Gubernur akan berbenturan lantaran banyak pandangan dari tim itu.

Sehingga, kata Sumarsono, perlu pembagian tugas yang benar-benar jelas.

"Kepala dinas nanti merasa siapa yang memerintah dia, gubernur atau tenaga ahlinya? Tugasnya perlu diperjelas pembagiannya," kata Sumarsono.

Sumarsono mengingatkan, wewenang TGUPP hanya memberikan rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur.

Dia mengingatkan bahwa anggota TGUPP tidak boleh memerintah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Kalau (jumlah anggota TGUPP) kebanyakan takut terjadi disharmoni dan yang dikhawatirkan adalah bayang-bayang gubernur, bisa ke SKPD mengatasnamakan gubernur kadang kala lebih menakutkan dari gubernurnya itu sendiri."

Jangan tumpang-tindih

Terkait jumlah anggota TGUPP ideal, menurut Sumarsono, hanya 45 orang seperti yang tertuang dalam peraturan gubernur (pergub) sebelumnya.

Hitungannya 30 orang untuk kota dan kabupaten atau masing-masing lima orang ditambah 15 orang di Pemprov DKI.

Pun demikian, dia tidak mempermasalahkan jumlah itu.

Meski banyak anggota, diikuti dengan tugas dan fungsi yang jelas agar tidak tumpang tindih.

Dalam TGUPP itu akan dibagi menjadi lima bidang. Lima bidang tersebut yakni, pengelolaan pesisir, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, pencegahan korupsi, serta percepatan pembangunan.

Hal itu, kata Sumarsono tidak dipermasalahkan asal tim gubernur ini tidak melampaui wewenang dari gubernur.

"Ya boleh, itu adalah grup-grup, silakan. Sepertinya sudah sesuai. Karena itu mengisi celah-celah. Kan ada antikorupsi, 4 apa 5 itu. Enggak apa-apa dikondisikan begitu sehingga output-nya bukannya perintah kepada SKPD, tapi rekomendasi kepada gubernur ingat tuh ya," katanya.

Fokus Kemendagri lainnya ialah dana hibah untuk sejumlah organisasi.

Kemendagri akan mengkaji baik dari aspek administrasi, konsistensi perencanaan daerah, dan legalitasnya.

Kemendagri berwenang menghapus atau tidak anggaran kegiatan dalam APBD DKI Jakarta 2018.

Tentunya lebih dulu diklarifikasi kepada Pemprov DKI Jakarta. (Mal/J-3)

Komentar