Megapolitan

Utang Raperda 2017 Jadi Beban DPRD 2018

Kamis, 7 December 2017 10:25 WIB Penulis:

MI/ARYA MANGGALA

SEBANYAK 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta 2017 masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD DKI Jakarta pada 2018.

Tidak terbahasnya 20 raperda 2017 itu menambah panjang tugas DPRD pada 2018.

Tahun depan, total dewan memiliki pekerjaan rumah berat menyelesaikan 45 raperda. Padahal, pada 2017 dari 32 raperda, hanya mampu dibahas 12.

"Kenapa 20 raperda itu tidak selesai tahun ini kan karena memang target kita di 2017 terlalu banyak. Ada 32 raperda yang harus diselesaikan. Terlebih, ada tahun politik sehingga target yang sudah direncanakan dalam Prolegda (2017) tidak tercapai," dalih anggota Bappemperda DPRD DKI Pantas Nainggolan, kemarin.

Sebanyak 20 raperda 2017 yang tidak selesai itu di antaranya Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) atas usulan DPRD, Perda tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atas usulan eksekutif, Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta atas usulan eksekutif, dan Perda tentang Kawasan tanpa Rokok atas usulan DPRD.

Beban berat

Pantas menambahkan ada raperda yang membutuhkan waktu panjang dalam penyelesaiannya, misalnya Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penetapan dan APBD perubahan (APBD-P).

Setelah dibahas per komisi, itu juga diparipurnakan pimpinan DPRD.

Terlebih, ada pula perda-perda strategis yang kerap menjadi sorotan publik.

Biasanya, pembahasan perda-perda itu berjalan lebih lama.

Perda-perda strategis itu di antaranya perda yang berkaitan dengan megaproyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yakni Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

"Pembahasannya kerap memancing dan mendapat sorotan publik. Itu berpengaruh juga terhadap lama atau tidaknya penyelesaian pembahasan perda."

Pantas melanjutkan tidak menutup kemungkinan 20 utang pembahasan raperda pada 2017 itu akan masuk prioritas pembahasan dalam Prolegda 2018.

Namun, ia ragu itu mampu diselesaikan dewan pada 2018.

Anggota Bappemperda dari Fraksi Demokrat Santoso pun menilai jumlah 45 raperda dalam Prolegda 2018 terlalu banyak.

Padahal, proses yang harus ditempuh tidak sederhana.

Ia meminta eksekutif untuk tidak asal mengusulkan raperda sehingga menjadi beban pekerjaan DPRD.

Hanya raperda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang selayaknya diprioritaskan.

Lagi pula, lanjut Santoso, ada beberapa raperda yang sudah disahkan dan tidak semuanya berjalan efektif. (Aya/J-3)

Komentar