Megapolitan

Dana Operasional RT/RW tidak Perlu LPJ

Kamis, 7 December 2017 10:05 WIB Penulis:

MI/PANCA SYURKANI

PARA ketua RT dan RW di Jakarta pasti gembira, sebab dana operasionalnya dinaikkan sebesar Rp500 ribu.

Untuk RT menjadi Rp2 juta dan RW menjadi Rp2,5 juta. Tidak hanya itu, mereka juga tidak perlu lagi membuat laporan pengeluaran kepada Pemprov DKI.

Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut diserahkan kepada masyarakat.

Untuk itu, Gubernur Anies Baswedan akan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) sebagai dasar hukum kebijakannya tersebut.

Asisten Sekretaris Daerah Bidan Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiono membantah jika Pemprov DKI menghapus mekanisme pertanggungjawaban dari dana operasional itu.

Menurutnya, yang terjadi hanya perubahan mekanisme.

Pertanggungjawaban kepada Pemprov yang perlu dilakukan Ketua RT/RW hanya sampai pada menandatangani tanda terima dana tersebut.

Pemprov DKI memberi keleluasaan bagi ketua RT/RW untuk penggunaan dana tersebut, selama untuk kepentingan RT/RW.

"Jadi Pak Gubernur setuju, setelah mereka menerima transferan rekening, dia kan menandatangani tanda terima termasuk bukti transfer. Kemudian untuk penggunaannya tetap seperti biasanya, seperti untuk kegiatan kerja bakti, ATK (alat tulis kantor), atau keperluan di sekretariat itu. Tapi tidak harus laporan ke kita, tapi laporannya melalui buku register RT/RW itu, termasuk masyrakat mengawasi," kata Bambang kepada Media Indonesia, kemarin.

Soal transparansi, kata Bambang, Pemprov DKI memercayakan kepada masyarakat sebagai pengawas.

Hal ini merupakan bagian dari keinginan Gubernur untuk melibatkan pengawasan masyarakat dalam proses pembangunan.

Keputusan untuk mengubah mekanisme ini berasal dari protes para Ketua RT/RW di Jakarta yang menyebut laporan pertanggungjawaban (LPJ) mempersulit mereka sebab kerap kali penggunaan dana operasional tidak sesuai dengan poin-poin yang diatur Peraturan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017.

Didukung

Ketua RW 02 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Syarif Hidayatullah, mendukung wacana tersebut.

Meski tidak masalah dengan mekanisme LPJ, ia menyebut patokan pengeluaran di dalam laporan, kerap tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya.

"Kita bikin laporan dulu, uangnya belakangan. Laporan yang kita bikin jadi tidak real. Kadang kita nalangin, bahkan yang kita terima lebih sedikit dari yang kita terima," kata Syarif.

Pada laporan penggunaan yang terlampir di dalam Pergub Nomor 1197/2017, ada poin-poin pengeluaran yang dirinci, seperti pembelian map, pembelian buku tulis, pembelian karung, dan lain-lain.

Padahal, penggunaan dana tersebut tidak melulu sesuai dengan poin-poin tersebut.

Bambang menegaskan bahwa penggunaannya untuk apa, terserah RT/RW.

Setiap daerah berbeda-beda, selama untuk kepentingan RT/RW itu.

Bukan kepentingan pribadi, masyarakat memantau langsung.

"Apalagi pengaduan setiap Sabtu di kecamatan, laporkan saja," jelas Bambang.

Perubahan mekanisme pertanggungjawaban ini menjadi kewenangan gubernur.

Sebelumnya, DPRD telah menyetujui soal kenaikan dana anggaran di dalam rapat Badan Anggaran saat pembahasan RAPBD 2018.

Rencananya, Pergub baru tersebut akan berlaku mulai 2018.

"Mekanisme itu kewenangan gubernur, Dewan hanya menyetujui kenaikan anggarannya," tambah Bambang.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono mempertanyakan mekanisme baru tersebut.

Ia menegaskan, setiap sen uang yang dikeluarkan dari APBD harus memiliki pertanggungjawaban.

Pun jika pertanggungjawaban diserahkan kepada masyarakat, Gembong mempertanyakan transparansinya. (J-3)

Komentar