Internasional

Dicari, Terobosan Atasi Krisis Dunia

Kamis, 7 December 2017 09:05 WIB Penulis: Haufan Hasyim Salengke

DOK MER-C

INDONESIA selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terus aktif terlibat dalam forum-forum internasional.

Indonesia juga berinisiatif dalam menyelesaikan konflik-konflik di dunia seperti yang terjadi di Palestina, Suriah, Filipina, dan Myanmar.

"Indonesia aktif terlibat dalam forum internasional, apa yang terjadi di Palestina itu kita aktif mendorong penyelesaian dalam konferensi Timur Tengah," kata Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Leonard F Hutabarat, beberapa waktu lalu.

Dalam konflik Palestina, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Palestina Makarim Wibisono mengatakan Indonesia ikut membantu dalam post-conflict peace building dengan berikan latihan dan langkah konkret lainnya.

Namun, ia melanjutkan, masalahnya kemerdekaan dan perdamaian di Palestina belum terwujud.

"Jadi ada baiknya juga Indonesia berikhtiar dalam rangka mencapai perdamaian itu," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (30/12).

"Caranya juga mungkin bisa ikut mendorong langkah-langkah berupa terobosan. Maksud terobosan itu ialah bagaimana kita membuat masalah-masalah yang terjadi di wilayah pendudukan Israel bisa diketahui publik internasional," jelasnya.

Menurut Makarim, Indonesia bisa mengusulkan masyarakat internasional untuk meminta fatwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengenai apakah secara hukum internasional tindakan-tindakan pemerintah Israel sesuai atau tidak.

"Kita juga bisa meminta fatwa atau pendapat dari ICC mengenai perlakuan rezim pendudukan (Israel) mengenai tahanan-tanahan dan pada anak-anak. Apakah benar anak-anak yang di bawah usia dewasa diperlakukan sebagai kriminal," jelasnya.

Untuk penyelesaian krisis lainnya, seperti Rohingya di Myanmar, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan Indonesia sudah berusaha maksimal melalui jalur bilateral, regional (ASEAN), dan internasional (PBB).

Untuk itu, Rezasyah menilai Indonesia harus bergerak melalui jalur yang baru.

Misalnya, kalau selama ini yang datang adalah menteri atau pejabat negara, yang didorong juga adalah agamawan Indonesia.

"Masyarakat Buddha di Indonesia harus menjelaskan kepada mereka bahwa Buddha itu membawa pesan perdamaian. Bahwa masyarakat muslim mayoritas di Indonesia tidak pernah menindas kelompok Buddha," kata dia.

Fokus empat program

Diplomasi Indonesia, menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, difokuskan pada empat hal.

Yakni, penjagaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan WNI, diplomasi ekonomi, dan peran Indonesia di kawasan dan dunia termasuk di antaranya pemberian kontribusi penyelesaian.

"Empat prioritas ini akan kita teruskan karena ini bukan prioritas setahun, melainkan prioritas untuk lima tahun," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (4/12).

Selain itu, politik luar negeri bukan hanya menyelesaikan konflik di dunia, melainkan juga perlindungan WNI. Soal perlindungan WNI merupakan tantangan paling besar.

Dalam hal perlindungan WNI, menurut data Kementerian Luar Negeri, hingga Oktober 2017 Indonesia sudah menyelesaikan 27.336 kasus yang menyangkut WNI di luar negeri. (Ant/I-1)

Komentar