Polkam dan HAM

Gatot Ikhlas Beri Tongkat Estafet ke Marsekal Hadi

Rabu, 6 December 2017 19:54 WIB Penulis: Astri Novaria

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir pada saat uji kelayakan dan kepatutan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI baru. Tak hanya Gatot, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi juga turut hadir.

Gatot mengatakan kehadiran Mulyono dan Ade Supandi merupakan bentuk kesiapan mereka dipimpin oleh Hadi jika lolos uji kelayakan dan menjadi Panglima TNI baru. Penunjukan Hadi oleh Presiden Joko Widodo telah didiskusikan bersama dirinya, Mulyono dan Ade.

"Sebagai wujud yang pertama bahwa Pak Kasad, Kasal seniornya pak Hadi secara akademik 3 tahun. Menunjukkan bahwa dengan mengantar ini Kasad dengan Kasal mengatakan kepada saya siap untuk dipimpin Pak Hadi begitu DPR sudah memberikan persetujuan dan Pak Hadi dilantik," ujar Gatot di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/12).

Dia mengaku siap memberikan tongkat estafet kepemimpinan di institusi TNI kepada Hadi setelah resmi dilantik sebagai Panglima TNI baru.

"Saya mengantar ke sini sebagai pertanda bahwa begitu sudah disetujui kemudian dilantik maka saya dengan tulus ikhlas tongkat saya berikan kepada Pak Hadi dan saya siap mendampingi apabila dilakukan," terangnya.

Mantan Kasad ini menambahkan, alasan Presiden tidak memilih Mulyono dan Ade karena keduanya akan memasuki masa pensiun pada 2019.

"Mengapa presiden tak memilih Kasad dan Kasal tapi Hadi sama-sama potensinya karena mengawal pesta demokrasi di tahun politik itu bukan hanya 2018 sampai akhir 2019. Kasad 1 juni pensiun, Kasal Januari 2019," tandasnya.

Seluruh fraksi partai politik menyetujui Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI yang baru. Sehubungan dengan ini, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengaku partainya tidak memberikan catatan kritik kepada Hadi saat uji kelayakan dan kepatutan. Pihaknya berharap Hadi menjamin TNI netral dan profesional di tahun politik.

"Hanya catatan umum bahwa diharapkan Panglima baru bisa jamin netralitas TNI terutama kaitannya tahun politik dua tahun ke depan sebagai bentuk menjaga profesionalisme TNI," kata Hanafi.

Hanafi menuturkan, masukan kedua dari PAN agar Panglima TNI menambah dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan khususnya di laut dan udara. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung misi pemerintah menjadikan Indonesia poros maritim.

"Sehingga indikator yang paling mudah adalah penambahan pertahanan udara dan laut akan kita lihat komitmen Panglima baru," terangnya.

Lebih lanjut, Fraksi PAN juga mendorong agar Panglima TNI menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah agar anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik.

"Kami dorong ada koordinasi dan komunikasi yang efektif dari panglima baru dengan kemenkeu untuk pengupayaan janji tersebut," pungkasnya. (OL-3)

Komentar