Megapolitan

Kemendagri Fokus Kaji TGUPP dan Hibah DKI

Rabu, 6 December 2017 19:27 WIB Penulis: Akmal Fauzi

MI/Susanto

KEMENTERIAN Dalam Negeri masih mengevaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI tahun 2018. Salahsatu poin yang jadi perhatian yakni soal anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang melonjak signifikan dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,99 miliar.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan beberapa hal yang perlu ditekankan ikhwal TGUPP dari fungsi dan tugas yang akan dijalankan dari tim yang akan ditunjuk langsung oleh Gubernur, Anies Baswedan.

Karena jumlahnya yang mencapai 73 orang, Sumarsono khawatir terjadi kebijakan yang diambil Gubernur akan berbenturan lantaran banyak pandangan dari tim tersebut. Sehingga, kata Sumarsono perlu pembagian tugas yang benar-benar jelas.

"Kepala Dinas nanti merasa siapa yang memerintah dia, gubernur atau tenaga ahlinya? Tugasnya perlu diperjelas pembagiannya," kata Sumarsono, Rabu (6/12)

Sumarsono mengingatkan, wewenang TGUPP hanya memberikan rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur. Dia mengingatkan bahwa anggota TGUPP tidak boleh memerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

"Kalau (jumlah anggota TGUPP) kebanyakan takut terjadi disharmoni dan yang dikhawatirkan adalah bayang-bayang gubernur, bisa ke SKPD mengatasnamakan gubernur dan seterusnya kadang kala lebih menakutkan dari gubernurnya itu sendiri,"

Dia menjelaskan, jumlah anggota TGUPP idealnya hanya 45 orang seperti yang tertuang dalam peraturan Gubernur (Pergub) sebelumnya. Hitungannya 30 orang untuk Kota dan Kabupaten atau masing-masing lima orang ditambah 15 orang di Pemprov DKI.

Pun demikian, dia tidak mempermasalahkan jumlah tersebut. Meski banyak anggota, namun diikuti dengan tugas dan fungsi yang jelas agar tidak tumpang tindih.

Dalam TGUPP itu akan dibagi menjadi lima bidang. Lima bidang tersebut yakni, pengelolaan pesisir, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, pencegahan korupsi, serta percepatan pembangunan. Hal itu, kata Sumarsono tidak dipermasalahkan asal tim gubernur ini tidak melampaui wewenang dari gubernur.

"Ya boleh, itu adalah grup-grup, silakan. Sepertinya sudah sesuai. Karena itu mengisi celah-celah. Kan ada antikorupsi, 4 apa 5 itu. Enggak apa-apa dikondisikan begitu sehingga outputnya bukannya perintah kepada SKPD tapi rekomendasi kepada gubernur ingat tuh ya," katanya

Hal lain yang juga menjadi fokus Kemendagri mengenaidana hibah untuk sejumlah organisasi. Kemendagri akan mengkaji baik dari aspek administrasi, konsistensi perencanaan daerah, dan legalitasnya.

"Kalau untuk hibah yang kemudian tiba-tiba (meningkat) drastis itu kan menjadi sorotan semuanya. Hibah regulasi sesuai enggak sesuai, karena prinsipnya evaluasi kan mensinkonkan antara dukungan perencanaan dan dokumen budget," ujarnya

Kemendagri memiliki kewenangan menghapus atau tidak anggaran kegiatan dalam APBD DKI Jakarta 2018. Pun demikian, hal itu tentu akan lebih dulu diklarifikasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Apakah dicoret atau nggak dicoret, kami perlu klarifikasi-klarifikasi. Nanti, kalau ada yang aneh, ya kita panggil, minta penjelasan lebih lanjut," kata Sumarsono

Saat ini pengkajian masih terus dilakukan. Kemendagri memiliki waktu dua minggu untuk mengevaluasi APBD 2018 tersebut. Nantinya, hasil evaluasi bakal disertai rekomendasi yang harus dilaksanakan pemerintah Jakarta.

Bila Pemprov DKI tak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa saja membatalkan ABPD 2018 sehingga yang berlaku adalah APBD tahun 2017 yang sedang berjalan.(OL-3)

Komentar