Megapolitan

Anggaran Proyek Infrastruktur Dimainkan

Rabu, 6 December 2017 10:37 WIB Penulis: KG/J-4

Dok Pemkot Depok

PEMERINTAH Kota Depok mengesahkan APBD Perubahan (APBD-P) 2017 sebesar Rp2,67 triliun. Dari angka tersebut, 57% di antaranya atau Rp1,521 triliun ialah anggaran proyek yang dikerjakan tanpa proses tender.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana mengaku 57% anggaran dialokasikan untuk proyek yang dikerjakan dengan penunjuk-an langsung (PL). Sejumlah proyek itu dikelola 15 organisasi perangkat daerah (OPD) dinas dan OPD lembaga teknis.

"Anggaran tambahan dipecah-pecah dulu oleh tiap-tiap OPD sebelum dibagi-bagi. Untuk sebuah proyek PL yang pagu anggarannya maksimal Rp200 juta juga tidak ditenderkan," ungkapnya.

Dari 26 OPD yang ada di Kota Depok, menurutnya, hanya 15 OPD yang mengerjakan proyek pekerjaan kontruksi barang dan jasa secara PL. Mereka ialah OPD di bawah Dinas Perumah-an dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Nina membantah pihaknya terlibat, apalagi jika dituding kecipratan dana proyek tersebut. "Tergantung OPD dinas dan OPD lembaga teknis dibagikan ke siapa, itu urusan mereka. Kita tugasnya mendistribusikan saja," ujar dia.

Modus 'permainan proyek' lewat sistem PL diakui salah satu kontraktor barang dan jasa. Biher Sitorus dari CV Prima Teknik mengaku menjadi bulan-bulanan OPD karena harus menyetor uang proyek sebesar 10% dari pagu anggaran Rp200 juta untuk menjadi kontraktor yang ditunjuk langsung.

"Uang proyek harus dibayar di muka kepada orang kepercayaan kepala dinas dan kepala lembaga teknis yakni kepala bidang atau kepala seksi. Jika tidak, jangan harap proyek dikasih," cetusnya

Biher juga mengaku para kontraktor di Depok mengeluh karena pola tersebut memberatkan mereka. "Karena masih harus membayar PPh/PPN 12%, BPJS, surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, pemasangan plang papan proyek," urainya.

Berdasarkan hitungannya, hanya 40% dari nilai anggaran yang betul-betul digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, drainase, taman, sekolah, dan gedung. "Jadi, kalau pekerjaan cepat rusak, salahkan saja OPD dinas dan OPD lembaga teknis, mereka yang memaksa kami untuk mengurangi vo-lume," ungkapnya.

Komentar