Opini

Pemilu Ramah Lingkungan

Rabu, 22 November 2017 00:16 WIB Penulis: Kurnia Wiji Prasetiyo Peneliti di Pusat Penelitian Biomaterial LIPI

Ilustrasi

PEMILU menjadi hajatan penting di negeri ini. Apakah itu pilpres, pilkada, maupun pemilihan anggota DPR, DPRD, serta DPD. Banyak hal dan isu yang mewarnai pemilu. Contoh, tentang kenaikan dana bantuan parpol yang tertuang dalam Surat Menkeu No 277/MK.02/2017 pada Maret 2017. Realisasinya pun tinggal menunggu revisi PP No 5/2009 tentang Bantuan kepada Parpol dan UU Parpol.

Naiknya dana bantuan parpol sampai 10 kali lipat, biaya penyelenggaraan pemilu, dan atribut kampanye menjadi hal yang banyak diperbincangkan. Pro dan kontra muncul. Perhelatan pemilu tak bisa dilepaskan dari atribut kampanye seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran, poster, kaus, pamflet, brosur, dan media iklan lainnya.

Sarana itu digunakan untuk mengenalkan calon dan program yang ditawarkan. Bertebarannya atribut kampanye tidak jarang mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Pemasangan atribut di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi masalah klasik dalam pemilu selama ini. Menjelang, selama, dan setelah kampanye memunculkan problem sampah atribut kampaye.

Selain minimnya kepatuhan dalam pemasangan atribut kampanye, faktanya hanya sedikit atribut yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Padahal, pemilu dibutuhkan agar Indonesia menjadi lebih beradab, ajang mencerdaskan masyarakat, memberi manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Kondisi seperti inilah yang harusnya menjadi isu kampanye para calon.

Penggunaan atribut kampanye tidak ramah lingkungan di pemilu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekologi. Peraturan KPU No 7/2015 tentang Kampanye sudah mengatur penyebaran dan pemasangan alat peraga kampanye, yang terkait dengan ukuran dan tempat. Namun, itu belum merinci untuk material yang digunakan sebagai bahan alat peraga kampanye. Perlu sentuhan inovasi dan teknologi dalam menjawab masalah itu.

Saatnya berbenah
Ketika para calon dinyatakan lolos persyaratan pemilu, isu utama yang sering disampaikan perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja, hingga pemenuhan kebutuhan pokok. Terkait dengan hal sebelumnya tentang pemakaian material ramah lingkungan untuk alat peraga kampanye kerap belum mendapat tempat dalam kampanye para calon. Memang, isu ekonomi masih menjadi variabel penting yang bisa menentukan kemenangan calon dalam pemilu. Meskipun begitu, isu menjadikan pemilu ramah lingkungan bisa menjadi magnet penarik para pemilih ketika dikemas baik sehingga layak jual. Ini bisa menjadi sarana edukasi ke masyarakat untuk lebih ramah pada lingkungan.

Perlu langkah baru yang bisa ditawarkan para calon untuk penataan kembali format pengaturan material alat peraga kampanye di Indonesia. Di sinilah peran inovasi dan teknologi dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu ramah lingkungan. Konsep material ramah lingkungan untuk bahan peraga kampanye dalam pemilu menjadi hal yang harus mulai diterapkan. Material ramah lingkungan juga disebut biomaterial. Konsep penggunaan bahan biomaterial bisa disinergikan dengan teknologi daur ulang.

Konsep hasil riset peneliti ini diterapkan lewat proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Hal ini bertujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya bisa menjadi berguna kembali, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, energi, dan polusi, juga meminimalkan kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang ialah salah satu strategi pengelolaan sampah padat. Kegiatannya meliputi pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan pembuatan material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern. Konsep ini bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, and replace.

Ini menjadi hal penting karena material alat peraga kampanye dalam pemilu masih dominan dengan bahan tidak ramah lingkungan. Material yang sukar didaur ulang sehingga teknologi pemakaian bahan ramah lingkungan bisa ditawarkan sebagai konsep menuju pemilu ramah lingkungan. Di 2018 akan dilaksanakan 171 pilkada dan 2019 pilpres serta pemilihan anggota dewan. Berapa banyak alat peraga kampanye berbahan tidak ramah lingkungan yang dicetak? Sebagai informasi, biaya penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah pada 2018 mencapai Rp11,4 triliun. Biaya itu dianggarkan pemerintah melalui APBN dan APBD yang bersumber dari pajak rakyat. Sekitar 20%-30% biaya pilkada dialokasikan untuk pengadaan alat peraga kampanye dan surat suara. Perlu diketahui, umumnya bahan alat peraga kampanye dibuat dari bahan polimer sintetis berbasis minyak bumi atau bahan sintetis geotekstil.

Penggunaan bahan-bahan itu cenderung tidak ramah lingkungan dan cukup mahal harganya. Diperlukan langkah penghematan untuk menekan biaya dalam pemilu di tengah defisitnya APBN Indonesia. Salah satu langkah, penerapan inovasi dan teknologi dalam pembuatan surat suara dan alat peraga. Bahan baku kertas bisa dari serat alam nonkayu dan hasil ikutan pertanian seperti bambu, tandan kosong kelapa sawit, sabut kelapa, jerami padi, dan batang jagung. Tidak ada lagi sampah pemilu dari atribut kampanye dan kertas surat suara yang terbuang percuma melalui konsep di atas. Kelestarian hutan juga bisa diwujudkan karena bahan itu dengan mudah didaur ulang menjadi bahan baru yang bisa dipakai lagi sebagai alat peraga kampanye atau produk lainnya.

Pihak KPU juga tidak perlu ragu memulai kebijakan pemakaian bahan alat peraga kampanye dan surat suara dari hasil daur ulang.

Integritas calon
Gagasan menjadikan pemilu ramah lingkungan bisa digunakan para calon dalam meraih kemenangan. Sinergi pemilu dengan inovasi teknologi dan lingkungan untuk membangun politik berkelanjutan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Integritas para calon untuk mewujudkan pemilu ramah lingkungan menjadi hal yang dinanti masyarakat. Keramahan pemilu pada lingkungan akan menjadi catatan tersendiri di negeri ini. Isu SARA akan menjadi jualan yang tidak laku karena para pemilih lebih banyak menggunakan rasionalitas mereka dalam pemillu. Pada akhirnya, calon dengan kapasitas dan integritas yang cakap bisa menjadi pemenang ketika mampu mengajak seluruh elemen bergerak bersama dalam langkah baru mewujudkan pemilu ramah lingkungan.

Komentar