Megapolitan

Masih Ada Ruang Media Reklame Konvensional di Ibu Kota

Selasa, 14 November 2017 18:26 WIB Penulis:

Ist

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta diminta meninjau kembali Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Sebab, dalam peraturan itu Pemprov DKI memberlakukan LED-nisasi media reklame di Ibu Kota. Sehingga secara tidak langsung mematikan usaha pembuatan reklame konvensional atau non-LED.

Namun, Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia (Outdoor Advertising Association of Indonesia/OAAI) membantah. Sekjen OAAI, Gabriel Mahal, menegaskan, tidak ada larangan penggunaan media reklame konvensional, seperti papan billboard.

Faktanya, kata dia, masih begitu banyak ruang yang diizinkan untuk penggunaan media reklame konvensional.

“Tidak ada itu LED-nisasi media reklame di Ibu Kota Jakarta. Itu informasi yang salah dan menyesatkan. Ini bisa terjadi karena tidak baca dengan baik Pergub 148 Tahun 2017 atau gagal paham ketentuan-ketentuan peraturan tersebut,” tegas Gabriel di Jakarta, Selasa (14/11).

Pernyataan itu sekaligus menanggapi keluhan dari sejumlah pelaku industri periklanan luar ruang yang mendesak Gubernur DKI mengubah Pergub itu dengan alasan adanya peraturan LED-nisasi media reklame di Jakarta. Artinya, di seluruh wilayah Jakarta hanya boleh menggunakan media reklame jenis LED (Light-Emitting Diode) Video Display.

Menurut Gabriel, faktanya tidak demikian. Media reklame konvensional, seperti papan billboard, masih digunakan dan tidak dilarang.

“Informasi itu salah. Masukan yang diberikan kepada Gubernur itu salah. Sebagai pelaku industri yang profesional kita mesti memberikan masukan yang benar kepada pemerintah. Bukan informasi atau masukan yang menyesatkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, yang benar bahwa ketentuan Pasal 9 Pergub 148 Tahun 2017 itu tidak mengizinkan adanya panggunaan media reklame dengan konstruksi tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat.

Adapun yang termasuk dalam Kawasan Kendali Ketat itu, kata dia, ialah di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, Dr Satrio, MH Thamrin, MT Haryono, S Parman, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk.

“Di Kawasan Kendali Ketat ini hanya diizinkan penyelenggaraan media reklame yang menempel pada bangunan/gedung atau di atas bangunan/gedung, baik untuk jenis media reklame papan/billboard, neon box, neon sign, maupun jenis elektronik/digital. Jadi, di Kawasan Kendali Ketat ini masih diizinkan jenis media reklame yang konvensional di ijembatan penyeberangan orang (JPO), underpass, flyover, halte busway, dan pada gedung dengan ketentuan khusus diatur dalam Pasal 9 itu,” terang Gabriel.

Ia menjelaskan, tidak diizinkannya media reklame dengan konstruksi tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat ini didasarkan pada pertimbangan, pertama, tidak terjadi polusi atau sampah visual dengan berdirinya tiang-tiang reklame itu di sepanjang jalan-jalan protokol tersebut;

Kedua, kepentingan estetika Jakarta sebagai Kota Metropolitan dan Ibu Kota Negara, dan ketiga, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Di samping itu, tambah Gabriel, dengan peraturan yang ada tersebut, pelaku industri reklame di DKI diizinkan untuk menyelenggarakan reklame konvensional, termasuk dalam bentuk konstruksi tiang tumbuh, di Kawasan Kendali Sedang, Kawasan Kendali Rendah, dan Kawasan Khusus.

"Jadi, tidak ada itu LED-nisasi media reklame di Ibu Kota Jakarta. Masih begitu banyak ruang yang diizinkan untuk penggunaan media reklame konvensional,” pungkasnya. (RO)

Komentar