Humaniora

Terapkan Zonasi dengan Konsisten

Rabu, 15 November 2017 11:45 WIB Penulis: Denny Parsaulian Sinaga

MI/BARY FATHAHILAH

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau seluruh dinas pendidikan se-Indonesia untuk konsisten menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi.

Hal itu dilakukan untuk merealisasikan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

"Roh dari penerapan sistem zonasi ini ialah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai wujud merealisasikan kebijakan Bapak Presiden," tutur Mendikbud saat pembukaan Rakor Pengelolaan Pendidikan Berbasis Zonasi Tahun 2017 dan Gala Siswa Liga Pelajar Jenjang SMP di Jakarta, Senin (13/11) malam. Menurut dia, semangatnya ialah pemerataan program pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, tak hanya merata, tapi kualitasnya pun harus merata.

Ia mengakui, dalam pelaksanaan program tersebut memang banyak kendala, tetapi akan dicarikan solusi-nya. "Ada banyak kendala karena setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Nanti akan kita cari titik temu agar zonasi betul-betul bisa diterapkan sehingga semangat zonasi bisa dicapai," ujar Muhadjir.

Mendikbud mengatakan pemerintah tidak ingin terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan. Ia pun menekankan bahwa sekolah tidak boleh menerima siswa dengan menerapkan kualifikasi akademik tertentu. Menurutnya, tidak boleh terjadi lagi siswa yang memiliki nilai tinggi memperoleh sekolah favorit, sedangkan siswa yang nilainya rendah harus mencari sekolah di tempat yang nilainya di bawah sekolah favorit.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB), tuturnya, setiap tahun dilaksanakan pada Juni sampai dengan Juli. Setiap sekolah negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, terdiri atas persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah dan media lainnya. Dengan ketentuan tersebut, kata Mendikbud, PPDB dapat berjalan secara objektif, akuntabel, dan transparan sebab penerapan zonasi bertujuan mencapai keadilan tanpa diskriminasi.

Putus sekolah

Menurut Mendikbud, PPDB dapat mengakomodasi dan melindungi siswa tidak mampu agar mendapatkan sekolah negeri yang dekat dengan domisilinya. Selain itu, untuk menghentikan praktik jual beli kursi saat penerimaan peserta didik baru.

"Kalau zonasi betul-betul dipatuhi, akan tercipta pemerataan yang berkualitas. Seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Jangan sampai anak-anak tidak sekolah, dan tidak ada lagi anak putus sekolah (drop out)," ujar Mendikbud.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menjelaskan penyelenggaraan rapat koordinasi zonasi pendidikan dilaksanakan merujuk pada amanat Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lainnya yang Sederajat. (H-2)

Komentar